RUU PPRT Mendesak Untuk Disahkan

AKURAT.CO DPR RI menilai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mendesak untuk segera ditetapkan menjadi undang-undang.

Pasalnya, menurut Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, aturan tersebut diperlukan untuk melindungi para PRT serta menjamin hak-hak mereka sebagai pekerja. Dirinya mendorong agar pembahasan dan pengesahannya segera dilakukan di tengah maraknya aksi kekerasan yang dialami PRT.

"Bicara menyangkut UU PPRT yang telah sekian lama stagnan, pembicaraannya baik di level pemerintah maupun di level DPR ini perlu kita lihat secara utuh apa yang terjadi sehingga mengalami stagnasi pembahasan UU ART. Saya mendukung RUU ini segera disahkan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/12/2022).

Muhaimin menyebut, hubungan kerja PRT dengan majikan tidak dapat disamakan dengan pola hubungan kerja industrial. Menurut dia, pola kerja PRT dengan majikannya menyatu dalam satu hubungan kultural.

Oleh karena itu, ada tiga aspek yang perlu diantisipasi terkait urgensi pembahasan dan pengesahan RUU PPRT. 

"Pertama, menyangkut tata hubungan kultural yang menyatu dalam satu hubungan kerja. Kedua, menyangkut perlindungan dan pemberian hak-hak ART. Ini yang pokok dan perlu mendapat perhatian kita semua karena ini menjadi kebutuhan utama. Karena terjadi banyak penindasan, kekerasan, eksploitasi serta tidak dipenuhinya hak-hak mereka," paparnya.

Ketiga, lanjut Muhaimin, menyangkut pola hubungan kerja. Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berujar, pola hubungan kerja PRT tentu berbeda dengan hubungan industrial. 

"Karena kalau hubungan industrial, (berkaitan dengan) patokan gaji dengan ketentuan yang ditanggung masing-masing. Kalau ART ini kan satu kesatuan dan hidup bersama dengan majikan. Tapi intinya kita dukung pembahasan dan penyelesaian bagi perlindungan pembantu rumah tangga," jelas Muhaimin yang juga ketua umum Partai Kebangkitan bangsa (PKB)