Menaker Umumkan Gebrakan Baru! Satgas PHK dan Aturan Outsourcing Siap Ubah Dunia Kerja

AKURAT.CO Pemerintah tengah mempersiapkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) rampung pada Mei 2025.

“(Targetnya) Saya berharap bulan ini, saya berharap (demikian),” kata Yassierli saat ditemui di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Satgas PHK yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut sudah dalam tahap finalisasi dan menunggu penandatanganan oleh Presiden. Proses pembentukan Satgas ini juga disertai dengan perumusan tugas dan fungsi yang rinci agar pelaksanaannya efektif.

“(Progresnya) Sedang finalisasi, jadi seminggu ini kita terus menyiapkan (dengan baik), karena yang agak (memerlukan waktu) panjang itu adalah merumuskan tupoksinya,” ujar Yassierli.

Baca Juga: Inilah Cara Mudah Login Aplikasi SIAPKerja Kemnaker dan Temukan Lowongan Kerja Resmi

Selain Satgas PHK, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga tengah menyusun kebijakan baru terkait praktik outsourcing. Kebijakan ini merujuk pada arahan Presiden yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2025 lalu.

“Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” jelas Yassierli.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji secara mendalam praktik alih daya agar lebih adil bagi pekerja dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Langkah ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023 mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kemnaker tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan kebutuhan riil di lapangan.

Baca Juga: Beda dengan THR, Menaker Serahkan Besaran BHR Sepenuhnya ke Perusahaan

Dengan pembentukan Satgas PHK dan pembaruan regulasi outsourcing, pemerintah berharap dapat menjawab keresahan pekerja terhadap ancaman PHK massal dan sistem kerja tidak tetap yang kerap merugikan buruh.