Parpol Tak Ikut Usung Cagub di Pilkada Jakarta Enggak Kena Sanksi

Citra Puspitaningrum | 13 Agustus 2024, 16:37 WIB

AKURAT.CO Partai politik yang tidak ikut mengusung calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 terbebas dari sanksi.

Demikian disampaikan Anggota KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, di Pulau Putri, Kepulauan Seribu, Selasa (13/8/2024).

"Kita merujuk pada Undang-Undang Pilkada. Dalam Undang-Undang Pilkada, tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak mendukung pasangan calon di pilkada serentak," katanya.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada hanya mengatur ketentuan partai politik atau koalisi partai politik mengusung calon kepala daerah.

Pada Pasal 40 Ayat 1 menyebutkan parpol atau gabungan parpol yang hendak mengusung calon kepala daerah harus memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilu anggota DPRD di daerah setempat.

Menurut Astri, apabila hanya terdapat satu pasangan calon pada Pilkada Jakarta 2024, maka KPU akan menambah durasi waktu pendaftaran.

"Kalau hanya ada satu pasangan calon sampai akhir masa pendaftaran, kan masa pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus, maka nanti akan dilakukan perpanjangan pendaftaran," ujarnya

Kendati demikian, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta itu belum dapat memberikan secara rinci waktu tambahan masa pendaftaran.

Sebab, saat ini masih dilakukan rapat koordinasi bersama KPU RI.

Diketahui, tahapan pencalonan kepala daerah digelar pada 27-29 Agustus 2024.

Setelah itu KPU di wilayah akan menetapkan masing-masing pasangan calon pada 22 September 2024.

Kemudian masa kampanye dilakukan pada 25 September November 2024.

Selanjutnya tahapan Pilkada Serentak memasuki masa tenang pada 24-26 November 2024 dan pada Rabu, 27 November pemungutan suara digelar.