Pertumbuhan Ekonomi RI Kalah dari Vietnam dan Malaysia, Pemerintah Perlu Reorientasi 5 Kebijakan

AKURAT.CO Hingga kuartal III-2026, pertumbuhan ekonomi RI tercatat sebesar 5,47%, jauh di bawah Vietnam sebesar 9,95% dan Malaysia 5,5%. Apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan ini?
Ekonom dan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris mengatakan pemerintah perlu segera melakukan koreksi orientasi setidaknya pada 5 kebijakan ekonomi.
Namun sebelum sampai sana, pemerintah perlu diingatkan kembali terhadap permasalahan-permasalah ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, tanpa mengurangi apreasiasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47% tersebut.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi dalam Sepiring Nasi
"Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam glorifikasi angka pertumbuhan. Sebab, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari seberapa tinggi pertumbuhan PDB, tapi juga harus dilihat dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," ujar Handi kepada Akurat.co, Minggu (22/11/2026).
Pertanyaan sederhananya adalah: sejauhmana daya beli masyarakat ikut meningkat? Apakah kelas menengah semakin kuat? Apakah lapangan kerja yang tercipta semakin berkualitas? Apakah masyarakat semakin mudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Ini menyangkut persoalan kualitas pertumbuhan ekonomi atau quality of growth.
Jika dibedah, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 memuat beberapa hal yang perlu dicermati. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5,04%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47%, padahal konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 52% terhadap PDB.
Artinya, pertumbuhan ekonomi memang cukup kuat, tetapi akselerasi konsumsi masyarakat belum sepenuhnya mengikuti peningkatan pertumbuhan nasional.
Menggunakan perspektif yang lebih sederhana, yaitu pertumbuhan ekonomi dalam semangkuk nasi, ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya dapat dilihat dari kemampuan seorang pekerja membawa pulang penghasilan yang cukup untuk membeli beras, telur, minyak goreng, membayar kontrakan, biaya sekolah anak, transportasi, dan masih memiliki tabungan.
Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi masyarakat justru semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab, kenaikan pendapatan nominal tak otomatis berarti daya beli meningkat apabila kenaikannya lebih rendah daripada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.
"Inilah kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi rumah tangga yang perlu menjadi perhatian pemerintah," tegas Handi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 7Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 8Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa








