Akurat Logo

Apindo Sebut Kenaikan UMP Jakarta 7,1 Persen di Luar Kemampuan Bayar Mayoritas Perusahaan

Esha Tri Wahyuni | 21 November 2026, 11:58 WIB
Apindo Sebut Kenaikan UMP Jakarta 7,1 Persen di Luar Kemampuan Bayar Mayoritas Perusahaan

AKURAT.CO Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1% menjadi sekitar Rp6,13 juta. Kenaikan tersebut dinilai berpotensi melampaui kemampuan perusahaan dalam membayar upah pekerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional APINDO, Bob Azam menilai, besaran kenaikan UMP Jakarta 2027 belum sepenuhnya mencerminkan kondisi inflasi dan produktivitas tenaga kerja.

Menurutnya, dengan inflasi Jakarta sekitar 2,5% dan pertumbuhan produktivitas di kisaran 1-3%, kenaikan upah yang dinilai lebih wajar berada pada rentang 4,5-5,5%. "Ini kenaikan yang di luar jangkauan ability to pay (mayoritas) perusahaan dari posisinya saat ini," kata Bob kepada Akurat.co, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga: Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta

Bob membandingkan kebijakan pengupahan Indonesia dengan Vietnam. Dia menilai penentuan kenaikan upah perlu mempertimbangkan produktivitas agar kenaikannya tetap sejalan dengan kemampuan dunia usaha.

Dirinya mencontohkan Vietnam yang pada tahun sebelumnya menaikkan upah sebesar 7,5%. Namun, menurut Bob, kenaikan tersebut masih dapat diterima karena diikuti peningkatan produktivitas yang mencapai 8%. "Kalau di kita, kenaikan upah minimum banyak pertimbangan politisnya ketimbang teknokratisnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Bob memperingatkan kenaikan UMP yang tidak sejalan dengan kemampuan perusahaan berpotensi menambah tekanan terhadap sektor riil. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan tidak serta-merta meningkatkan daya beli buruh.

Menurut Bob, persoalan lainnya adalah potensi pelebaran kesenjangan antara pekerja formal dan informal. Sebab, kenaikan UMP secara langsung berkaitan dengan ketentuan pengupahan pekerja yang masuk dalam cakupan kebijakan upah minimum, sementara pekerja informal tidak otomatis memperoleh penyesuaian pendapatan serupa.

"Ya, mungkin sektor riil semakin ciut, tidak juga banyak meningkatkan daya beli buruh. Justru menimbulkan persoalan karena ketimpangan dengan sektor informal yang tidak naik semakin besar," jelasnya.

Bob juga menyoroti perbedaan kenaikan pendapatan dengan kelompok pekerja lainnya, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), dosen, dan guru yang menurutnya tidak mengalami kenaikan sebesar UMP tersebut.

Kesejahteraan Buruh Tak Cuma Kenaikan UMP

Di tengah perdebatan kenaikan upah minimum, Bob menilai peningkatan kesejahteraan buruh seharusnya tidak hanya bertumpu pada kebijakan kenaikan UMP setiap tahun.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.