Akurat Logo

Dudung: Negara Bukan untuk Kejayaan Kekuasaan, tapi Kesejahteraan Rakyat

Ayu Rachmaningtyas | 21 November 2026, 15:48 WIB
Dudung: Negara Bukan untuk Kejayaan Kekuasaan, tapi Kesejahteraan Rakyat
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menekankan bahwa kekuasaan negara bukan untuk kepentingan segelintir kelompok, melainkan harus digunakan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan negara tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun kemajuan teknologi. Pemerintah juga harus mampu memastikan manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

"Negara bukan dibangun untuk kejayaan kekuasaan, melainkan untuk kemuliaan dan kesejahteraan rakyatnya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," kata Dudung dalam acara peluncuran dan bedah buku 'Dari Rakyat untuk Negara: Visi Negara Demokratis Berkeadaban dalam Perspektif Sang Jenderal', di Jakarta, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga: Penyadapan Ancaman Serius Demokrasi, Golkar Dorong Perbaikan Regulasi

Negara pada hakikatnya dibentuk untuk melindungi dan melayani masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan semata-mata kepentingan politik maupun kekuasaan.

Selain itu, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, persaingan politik, atau pergantian kepemimpinan. Demokrasi harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan pembangunan antarwilayah, hingga akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Keberhasilan negara pada akhirnya harus diukur dari kualitas kehidupan rakyatnya," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dudung juga mengingatkan pentingnya membangun hubungan antara pemimpin dan masyarakat berdasarkan kepercayaan, bukan ketakutan.

Menurutnya, kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat tidak cukup ditunjukkan melalui slogan maupun janji politik. Seorang pemimpin harus bersedia mendengar aspirasi, memahami persoalan masyarakat, serta menghadirkan solusi melalui kebijakan nyata.

Baca Juga: 5 Tuntutan Demo BEM UI 28 Oktober 2026, dari Ekonomi hingga Demokrasi

"Hubungan pemimpin dan rakyat harus dibangun atas dasar kepercayaan, bukan ketakutan. Kekuasaan harus menjadi amanah, bukan alat untuk menjauhkan diri dari masyarakat," tuturnya.

Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam demokrasi dan pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan atau pihak yang hanya dibutuhkan ketika pemilihan umum berlangsung.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat, baik dalam penyusunan kebijakan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, maupun penyelesaian persoalan publik. Dia menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang dijalankan secara bertanggung jawab, disertai kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan agar tidak mengganggu persatuan bangsa.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.