Ekonomi RI Tumbuh 5,45 Persen, Ini Strategi Pemerintah Jaga Daya Beli

AKURAT.CO Pemerintah menilai perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi kuat meski muncul anggapan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi sedang mengalami pelemahan. Pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I 2026 tercatat 5,45% secara tahunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II 2026.

Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45% secara kumulatif. Angka itu menjadi salah satu pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Meski pertumbuhan masih berada di atas 5%, pemerintah tidak sepenuhnya menganggap kondisi ekonomi sudah aman.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tetap perlu menjaga daya beli masyarakat agar momentum pertumbuhan dapat berlanjut hingga akhir 2026.

Baca Juga: Soal Desil DTSEN, Airlangga: Tunggu Hasil Sensus BPS

"Perekonomian kita sampai dengan semester I masih tumbuh 5,45 persen, dan artinya itu adalah salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Jadi ekonominya tinggi," ujar Airlangga di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurut Airlangga, sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih berjalan. Salah satunya terlihat dari perkembangan penjualan kendaraan listrik yang mencatat pertumbuhan signifikan pada semester I 2026.

Airlangga menyebut penjualan kendaraan listrik, baik kendaraan hybrid maupun berbasis baterai, meningkat sekitar 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kita melihat sebetulnya ekonomi kita track-nya masih berjalan dan indeks keyakinan konsumen juga masih di atas 100," kata Airlangga.

Pertumbuhan ekonomi 5,45% pada semester I 2026 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada semester I 2025 yang sebesar 4,99%. BPS menyebut pertumbuhan tersebut ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik.

Namun, pemerintah tetap mempertahankan sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk menopang konsumsi masyarakat. Langkah tersebut menjadi penting karena konsumsi domestik merupakan salah satu komponen utama dalam struktur ekonomi Indonesia.

Airlangga mengatakan pemerintah akan terus menjaga momentum tersebut, terutama dengan memastikan daya beli masyarakat tidak mengalami tekanan hingga penghujung tahun.

Baca Juga: Emas Bawah Bantal Capai 1.800 Ton, Airlangga Bidik 20 Persen Masuk Bullion Bank

"Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga momentum ini dan tentu daya beli masyarakat harus kita jaga," ujarnya.

Salah satu kebijakan yang disiapkan pemerintah adalah melanjutkan bantuan pangan kepada masyarakat.

Pemerintah pada 2026 menambah penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram kepada sekitar 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tambahan bantuan tersebut dialokasikan untuk tiga bulan guna menjaga stabilitas pangan dan melindungi daya beli kelompok masyarakat rentan.

Pada tahap kedua, pemerintah menyiapkan sekitar 997,2 ribu ton beras untuk disalurkan kepada 33,24 juta KPM. Masing-masing keluarga mendapatkan 10 kilogram beras dengan alokasi untuk tiga bulan.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menggunakan instrumen perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi masyarakat, khususnya ketika harga pangan dan kondisi ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga memberikan insentif melalui skema Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah bagi pekerja dengan batas upah tertentu.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertahankan pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga.

Airlangga juga melihat kekuatan pasar domestik sebagai salah satu faktor yang membuat perekonomian Indonesia tetap memiliki ruang untuk tumbuh.

Menurut dia, pasar dalam negeri Indonesia semakin dalam dengan basis produk nasional yang cukup besar. Dari sekitar 800 merek yang beredar di pasar domestik, sekitar 500 di antaranya merupakan merek yang dimiliki perusahaan nasional.

"Jadi sebetulnya dari segi domestik market kita semakin dalam dan semakin kuat," kata Airlangga.

Besarnya pasar domestik membuat konsumsi masyarakat tetap menjadi salah satu penopang penting perekonomian Indonesia. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga berupaya menjaga kemampuan masyarakat untuk tetap berbelanja.

Pertumbuhan 5,45% pada semester I menjadi modal bagi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi pada sisa tahun berjalan.

Airlangga sebelumnya menyebut pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi agar mendekati 6% pada akhir 2026. Untuk mencapainya, pemerintah perlu mempertahankan sejumlah mesin pertumbuhan, mulai dari konsumsi, investasi, produktivitas, hingga ekspor bernilai tambah.

Di sisi lain, perekonomian global masih menghadapi sejumlah risiko, termasuk ketidakpastian geopolitik, harga energi dan pangan, serta dinamika perdagangan internasional.

Karena itu, capaian pertumbuhan semester I belum menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi perhatian terhadap konsumsi masyarakat.

Airlangga menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional masih berada di jalur positif. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tetap bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga aktivitas ekonomi domestik dan daya beli masyarakat.

"Jadi ekonominya tinggi," ujar Airlangga.