Soal Desil DTSEN, Airlangga: Tunggu Hasil Sensus BPS

AKURAT.CO Pemerintah belum akan mengubah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), meski data desil belakangan menuai sorotan.

Pemerintah memilih menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026 yang tengah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kembali kondisi ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, hasil pendataan BPS dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi kondisi ekonomi masyarakat, termasuk apabila terdapat perubahan dalam pemetaan kelompok kesejahteraan.

Menurutnya, pemerintah masih menunggu data terbaru tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Itu kan di BPS, BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga: Masih Banyak Eror Data, Pemerintah Jangan Buru-buru Terapkan DTSEN Untuk Perlinsos 2027 dan Pembatasan Pertalite

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penggunaan desil sebagai salah satu indikator dalam menentukan kelompok ekonomi.

Persoalan muncul ketika terdapat masyarakat yang masuk dalam kelompok desil tinggi, tetapi merasa kondisi ekonominya tidak mencerminkan kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Airlangga menegaskan pemerintah tidak akan menambah jumlah kelompok desil yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Skala yang digunakan tetap berada pada rentang desil 1 hingga desil 10.

“Desil itu selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen. Kira-kira enggak mungkin 0-120%, desil 12 tuh 120 persen nanti,” ujar Airlangga.

Dalam pemeringkatan kesejahteraan, penduduk atau keluarga dikelompokkan ke dalam 10 bagian berdasarkan kondisi sosial dan ekonominya.

Desil 1 merepresentasikan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada di kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Dengan demikian, persoalan yang kini menjadi perhatian bukan penambahan jumlah kelompok tersebut, melainkan akurasi pemetaan masyarakat ke dalam masing-masing desil.

Hal ini menjadi penting karena data sosial ekonomi tidak bersifat statis. Kondisi pendapatan, pekerjaan, kepemilikan aset, jumlah anggota keluarga, hingga perubahan kondisi ekonomi rumah tangga dapat memengaruhi posisi suatu keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan.

BPS saat ini tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan lapangan berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh Indonesia. Sensus tersebut merupakan sensus ekonomi kelima yang dilakukan BPS sejak pertama kali digelar pada 1986.

Berbeda dengan survei yang dilakukan secara berkala, Sensus Ekonomi merupakan pendataan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur dan karakteristik aktivitas ekonomi.

BPS menyebut pendataan tersebut mencakup berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar, termasuk aktivitas ekonomi berbasis digital.

BPS juga menyatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu basis informasi untuk perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Karena itu, pemerintah kini menunggu hasil pendataan tersebut sebelum melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pemetaan kondisi ekonomi masyarakat.

Perdebatan mengenai desil menjadi semakin penting karena klasifikasi tersebut tidak hanya digunakan untuk menggambarkan posisi ekonomi masyarakat. Data sosial ekonomi juga menjadi bagian dari basis pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.

Salah satu kebijakan yang membuat desil menjadi sorotan adalah rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pemerintah sebelumnya mengkaji penggunaan data desil untuk menentukan masyarakat yang berhak memperoleh subsidi BBM.

Dalam skema yang tengah dibahas, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 disebut akan diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi.

Artinya, apabila kebijakan tersebut diterapkan, posisi sebuah keluarga dalam data sosial ekonomi dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangganya untuk kebutuhan bahan bakar.

Baca Juga: Saat Desil Jadi Penentu Subsidi, Seberapa Akurat Datanya?

Karena itu, akurasi data menjadi faktor penting. Kesalahan pemetaan dapat membuat masyarakat yang seharusnya memperoleh subsidi justru masuk dalam kelompok yang tidak mendapatkan subsidi, atau sebaliknya.

Pemerintah sendiri menggunakan DTSEN sebagai salah satu basis data untuk penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Dengan pemutakhiran data, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan sasaran kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih aktual.

Pernyataan Airlangga menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang mempertimbangkan perubahan struktur desil menjadi lebih dari 10 kelompok. Tentunya yang menjadi perhatian adalah bagaimana data yang digunakan untuk menempatkan masyarakat ke dalam setiap kelompok tersebut dapat terus diperbarui.

Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan apakah desil akan menjadi 11 atau 12, melainkan apakah seseorang yang saat ini berada di desil tertentu masih berada pada posisi ekonomi yang sama ketika data diperbarui.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya dapat memberikan gambaran yang lebih mutakhir mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut menjadi penting bagi pemerintah ketika kebijakan berbasis kondisi ekonomi semakin banyak digunakan.

Untuk saat ini, pemerintah belum memberikan keputusan mengenai perubahan pemetaan desil. Airlangga menegaskan pemerintah masih menunggu proses pendataan BPS selesai.

“Kita tunggu saja sensus ekonominya,” kata Airlangga.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Setelah proses pendataan selesai, hasilnya diharapkan dapat memperkuat basis data pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan menentukan sasaran program secara lebih tepat.