DPP GMNI: Efisiensi APBN Harus Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Rakyat

AKURAT.CO Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengingatkan pemerintah agar kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sekadar berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi mampu meningkatkan kualitas belanja negara yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berbagai kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah.

Sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebut langkah pemangkasan belanja yang dinilai kurang mendesak telah menghemat APBN sekitar Rp300 triliun.

Sementara itu, DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati sejumlah langkah efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan menghemat anggaran hingga Rp40 triliun.

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga.

Defisit APBN hingga Mei 2026 tercatat sebesar 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan diproyeksikan tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen hingga akhir tahun.

Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GMNI, Refi Achmad Zuhair, menilai keberhasilan pengelolaan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya penghematan anggaran atau rendahnya defisit.

"Efisiensi jangan sampai dimaknai sebagai sekadar pengurangan belanja negara, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik. Anggaran negara harus diarahkan pada program yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat bawah," ujar Refi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga: Tata Kelola BUMN Jadi Sorotan, Evaluasi Komisaris Dinilai Harus Berbasis Kompetensi

Menurut Refi, keberhasilan fiskal harus diukur berdasarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan, penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

"Ukuran keberhasilan fiskal bukan sekadar mampu menghemat triliunan rupiah. Tolok ukurnya adalah tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan, serta setiap warga dapat hidup dengan layak dan merasa aman," tegasnya.

Refi juga menyoroti penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengurangan sasaran penerima dan penyesuaian hari penyaluran.

Menurutnya, langkah efisiensi tersebut harus dikawal agar tidak mengurangi tujuan utama program dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.

Ia menegaskan APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga hasil efisiensi anggaran perlu dialokasikan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

DPP GMNI mendorong pemerintah memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia untuk memperkuat jaring pengaman sosial, mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem, menjaga keterjangkauan harga pangan, serta menyediakan hunian layak bagi kelompok masyarakat rentan.