Menko Airlangga Sebut Tarif Trump Jadi Peluang RI Diversifikasi Pasar

Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan gelombang baru perang dagang, proteksionisme, hingga hambatan perdagangan non-tarif yang berisiko menyasar banyak negara, termasuk kawasan ASEAN.

 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam radar Amerika Serikat karena memiliki surplus neraca perdagangan.

 

Meski demikian, dibandingkan negara lain seperti Vietnam yang 33% ekspornya tergantung pada pasar AS, Indonesia relatif lebih aman karena hanya sekitar 2,2% ekspornya terhadap PDB yang tertuju ke Negeri Paman Sam.

 

“Ini justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi ceruk pasar dari negara-negara yang terkena dampak lebih besar,” ujar Airlangga dalam Konferensi Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). 

 

 

Menghadapi dinamika global tersebut, pemerintah Indonesia memilih langkah diplomatik. Perjanjian dagang seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sempat mandek, kini kembali diaktifkan. 

 

Pemerintah juga mempercepat proses sertifikasi halal, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat insentif bagi sektor ekspor.

 

Kerja sama ekonomi melalui skema multilateral seperti ASEAN, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) juga terus dimaksimalkan untuk menjaga stabilitas perdagangan dan memperluas akses pasar.

 

Airlangga juga menegaskan bahwa beberapa produk ekspor telah berhasil dibebeskan dari tarif tambahan AS. 

 

"Sejumlah produk ekspor strategis Indonesia seperti emas, tembaga, dan mebel berhasil dikecualikan dari tarif tambahan AS. Namun beberapa produk-produk padat karya seperti tekstil dan alas kaki masih dalam pantauan karena berisiko masuk daftar pengenaan tarif," tegasnya. 

 

Di sisi lain, Indonesia juga melihat peluang dari relokasi perusahaan global yang berupaya mengurangi ketergantungan pada China.

 

Pembangunan pusat data (data center) oleh perusahaan raksasa seperti Oracle dan Microsoft di Batam menjadi indikator bahwa Indonesia masih dipandang sebagai lokasi investasi yang menjanjikan.

 

Nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan, namun tetap relatif stabil dibandingkan dengan mata uang lain seperti yen Jepang. Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi masih berada dalam batas wajar, dan cadangan devisa cukup kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

 

Airlangga menegaskan, kebijakan luar negeri Indonesia saat ini diarahkan untuk menyeimbangkan hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara besar dunia, tanpa mengorbankan kedaulatan nasional dan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

 

“Strategi ini menjadi krusial dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin meningkat,” tukasnya.