Belanja APBN 2025 Disunat, Mendag Siap Optimalisasi Anggaran

AKURAT.CO Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan akan tetap menjalankan program-program prioritasnya meskipun terjadi pemotongan anggaran di beberapa pos belanja.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan optimalisasi anggaran agar seluruh program tetap berjalan sesuai rencana.

"Pada prinsipnya, kita bisa melakukan optimalisasi terhadap program-program yang ada. Jadi tidak ada masalah, kita tetap mendukung program pemerintah," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Saat ini, Kemendag tengah mengkaji program-program yang perlu diprioritaskan agar tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Tiga program utama yang tetap berjalan meski ada pemangkasan anggaran adalah pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi dan Siap Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

Meskipun ada pemotongan anggaran, Kemendag memastikan bahwa target ekspor nasional sebesar Rp7,1 triliun tetap tidak berubah. Budi menegaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan bekerja lebih keras untuk mencapai target tersebut.

"Target tetap Rp7,1 triliun, tidak ada yang berubah. Kita hanya perlu melakukan optimalisasi anggaran, dan itu bisa dilakukan dengan kerja keras," kata Budi.

Ia juga menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat kinerja Kemendag dalam menjalankan kebijakan perdagangan, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Terkait kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) serta bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), Budi memastikan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang mengarah ke sana bagi pegawai Kemendag.

Selain itu, ia juga membantah adanya pemotongan anggaran untuk biaya operasional kantor seperti listrik dan air. Menurutnya, Kemendag sudah menerapkan efisiensi dalam penggunaan listrik sejak lama, sehingga tidak ada kendala terkait hal tersebut.

"Kami tidak ada masalah. Dari dulu listrik juga sudah efisien, jadi tidak ada yang berubah. Lihat saja, naik-turun lift tetap bisa berjalan normal," ujar Budi.

Pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran di 16 pos belanja.

Beberapa pos anggaran yang mengalami pemangkasan signifikan di antaranya alat tulis kantor (ATK) yang dipotong hingga 90%, kegiatan seremonial 56,9%, rapat, seminar, dan sejenisnya 45%, serta kajian dan analisis sebesar 51,5%.

Selain itu, anggaran untuk diklat dan bimbingan teknis dipangkas 29%, honor output kegiatan dan jasa profesi 40%, percetakan dan suvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan 73,3%, serta lisensi aplikasi 21,6%.

Efisiensi anggaran juga mencakup pemangkasan perjalanan dinas sebesar 53,9%, pengadaan peralatan dan mesin 28%, serta infrastruktur 34,3%. Bahkan, belanja lainnya juga mengalami pengurangan hingga 59,1%.

Meskipun terjadi pengurangan anggaran di beberapa sektor, Kemendag memastikan bahwa program-program strategis yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri dan ekspor tetap menjadi prioritas.

Langkah optimalisasi akan dilakukan dengan menyesuaikan alokasi dana agar tidak mengganggu jalannya program, terutama yang berkaitan dengan pengamanan pasar, peningkatan daya saing UMKM, serta ekspansi pasar ekspor.

"Intinya adalah efisiensi tanpa mengorbankan efektivitas. Kami tetap berkomitmen menjalankan program yang telah dirancang sebelumnya," kata Budi.