Dibutuhkan Kebijakan Fiskal Yang Investor Friendly dan Dongkrak Daya Beli

Namun, berbagai kebijakan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir telah cenderung membebani kelas menengah, dari meningkatnya biaya hidup hingga kebijakan perpajakan yang kurang berpihak kepada kelompok ini. Jika pemerintah serius ingin memperkuat ekonomi secara berkelanjutan, evaluasi terhadap kebijakan yang terlalu berat sebelah ini sangat diperlukan.

 

 

Kelas menengah tidak hanya harus dipandang sebagai kelompok yang menanggung beban ekonomi, tetapi juga sebagai kunci untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan. Ia menyarankan agar pemerintah disiplin dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengalokasikan sebagian anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) untuk membantu kelas menengah. 

 

"Sebagian dari Anggaran Perlinsos yang sedikit di atas Rp500 triliun harus bisa dioptimalkan juga sebagai jaring pengaman sosial untuk kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah, karena kelompok  yang mewakili sekitar 70 persen dari total populasi Indonesia yang akan menjadi motor penggerak perekonomian," kata Ryan saat dihubungi Akurat.co, Sabtu (12/10/2024).

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri dengan kebijakan fiskal yang ramah investor. Dengan memperkuat sektor industri, Indonesia bisa memperbaiki struktur ekonominya dan meningkatkan daya saing di pasar global.

 

"Pemerintah harus komit mendorong industri dalam negeri melalui kebijakan fiskal yang investor-friendly, supaya kontribusi sektor industri ke total PDB meningkat lebih dari 30 persen sebagai syarat Indonesia menjadi negara maju atau Indonesia emas," jelas Ryan.

Jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, kelas menengah akan mendapatkan kembali daya beli mereka, yang pada gilirannya akan mendorong konsumsi rumah tangga dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.

 

Terkait tata kelola pemerintahan, Ryan menekankan pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperbaiki tata kelola yang baik. "Untuk perbaikan tata kelola yang baik, pemerintah perlu memperkuat kembali tugas dan fungsi KPK untuk mendorong praktik-praktik di pemerintahan pusat dan daerah," ujarnya.

Menurutnya, penerapan hukum yang serius, terarah, dan konstruktif sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, yang pada akhirnya akan menarik lebih banyak investor dan meningkatkan daya saing nasional.

Dengan pendekatan ini, Prabowo diharapkan mampu mengorkestrasi kebijakan yang seimbang antara menjaga disiplin fiskal, memperkuat sektor industri, dan mengembalikan daya beli kelas menengah yang vital bagi perekonomian Indonesia.