RI Tadah Hibah Rp10, 5 Triliun dari AS Untuk Pembangunan Nasional Pemerintahan Prabowo

AKURAT.CO Indonesia menerima hibah USD649 juta atau Rp10,5 triliun dari pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Millenium Challenge Corporation (MCC) dan disalurkan untuk lima tahun; 2024-2029.

Di mana menurut Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono mengatakan bahwa dana hibah ini akan dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan nasional. Hibah tersebut akan disalurkan kepada lima provinsi yakni Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Bali.

Dana hibah tersebut akan dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan, infrastruktur transportasi dan logistik, hingga meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

“Hari ini kita merayakan berlakunya Compact II dengan MCC, hibah lima tahun senilai USD649 juta, yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2023 oleh Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Ibu Janet Yellen,” ujar Thomas dalam acara MCC IEF di Jakarta, Rabu (9/4/2024).

Baca Juga: Demi Pilkada 2024, Sri Mulyani Alokasikan Anggaran Hibah Rp34,57 Triliun

Dalam kaitan itu, ia mengatakan bahwa kesenjangan infrastruktur merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut dia, pembiayaan infrastruktur memiliki karakteristik pengembalian dana yang rendah dan jangka waktu pengembalian yang panjang.

Hal ini membuat pemerintah berupaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut salah satunya dengan menggencarkan pembiayaan dari investor swasta termasuk investor asing. Salah satunya, pemerintah tengah membentuk skema dana abadi untuk mengatasi minimnya investasi swasta di sektor tersebut.

“Oleh karena itu, risiko proyek dapat dimitigasi, sementara pada saat yang sama pengembalian modal investor dapat dipersingkat,” ujar Thomas.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan pembiayaan kreatif yang dirancang untuk pendanaan infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya. Yakni, kemitraan antara publik dan swasta, pembiayaan campuran, sovereign wealth fund, Special Mission Vehicles (SMV), serta sukuk hijau dan obligasi pembangunan berkelanjutan.

“Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia perlu berkolaborasi di semua sektor, termasuk investasi pemerintah, partisipasi aktif dari sektor swasta, keterlibatan mitra internasional dan dukungan dari setiap warga negara,” tutur Thomas.