Demi Pilkada 2024, Sri Mulyani Alokasikan Anggaran Hibah Rp34,57 Triliun

AKURAT.CO  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan bahwa anggaran hibah untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024 telah mencapai angka signifikan sebesar Rp34,57 triliun. Dana ini akan dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mendukung pelaksanaan Pilkada di seluruh daerah.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana hibah tersebut berasal dari pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar, Jakarta pada Selasa (13/8/2024). "Pemerintah daerah, menghibahkan ke kita, karena KPU itu belanja dari K/L, jadi seolah Pemda kasih pusat tapi sebenarnya itu untuk pemilihan di daerah masing-masing," katanya.

Dirinci Sri Mulyani, total hibah yang diterima KPU mencapai Rp26,85 triliun. Jumlah ini mencakup sekitar 93% dari total kebutuhan KPU yang diperkirakan sebesar Rp28,76 triliun. Menteri Keuangan optimis bahwa kekurangan dana yang tersisa akan dapat dipenuhi menjelang pelaksanaan Pilkada.

Baca Juga: Bawaslu Soroti Empat Masalah Utama yang Perlu Diperbaiki dalam Pemilu dan Pilkada

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga mendapatkan porsi anggaran dari hibah daerah sebesar Rp7,72 triliun. Anggaran ini mencakup hampir seluruh kebutuhan Bawaslu yang diperkirakan mencapai Rp8,76 triliun. Dengan alokasi dana ini, total anggaran yang diperlukan untuk Pilkada, termasuk kebutuhan KPU dan Bawaslu, mencapai Rp37,52 triliun.

Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan memantau dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. "Untuk daerah yang belum menyelesaikan kewajiban anggaran, kami akan melakukan intercept. Setiap bulan, Kementerian Keuangan akan mentransfer dana ke daerah dan memotong transfer yang akan diberikan kepada daerah yang belum memenuhi kewajibannya," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa mekanisme ini bertujuan untuk memastikan Pilkada dapat terlaksana dengan dana yang telah disediakan. "Kami berkomitmen untuk memastikan Pilkada dapat berjalan dengan anggaran sebesar Rp37,52 triliun, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana," ujar Sri Mulyani.

Dalam konteks ini, pemerintah juga berupaya agar semua proses administrasi dan transfer anggaran dapat dilakukan secara tepat waktu. "Kami akan terus memantau dan memastikan setiap langkah pelaksanaan anggaran Pilkada dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tukas Sri Mulyani.

Diharapkan seluruh rangkaian Pilkada dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.