Komisi XI Ingin APBN 2025 Ciptakan Ratusan Ribu Lapangan Pekerjaan

AKURAT.CO Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) fraksi Gerindra, Kamrussamad menyatakan bahwa salah satu harapan dengan hadirnya APBN 2025 baru ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Maksud dari berkualitas itu, misalnya dari angka 1 persen pertumbuhan ekonomi saja sudah bisa membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru, sebab dalam APBN 2025 itu ada target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan," ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Oleh karena itu, lanjutnya, saat ini DPR bersama pemerintah yang berikutnya tentu memiliki banyak sekali target yang harus dipenuhi di APBN 2025. Lalu bagaimana caranya agar bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui APBN 2025, tentunya melalui intervensi kebijakan fiskal.

Baca Juga: Sampaikan Nota Keuangan 2025, Jokowi Harap Pengangguran Susut ke 4,5 Persen

"Misalnya melalui keberlanjutan dana desa melalui TKD kemudian berbagai afirmasi program dan sebagainya, kemudian juga ada beberapa kebijakan yang harus segera dikeluarkan demi mencapai target APBN 2025," paparnya.

Meskipun begitu, tambahnya, secara umum APBN 2025 memang masih terus menuntaskan transformasi fiskal, supaya kebijakan fiskal tersebut betul betul lebih terjaga, belanja pemerintah semakin berkualitas dan tepat sasaran.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pondasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan menjadi pilar utama dalam menjamin kesinambungan melalui penguatan program-program unggulan yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang.

"APBN 2025 dirancang untuk menjaga 'Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan' guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ucapnya pada saat membaca pidato nota keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Lebih lanjut dirinya menekankan bahwa Indonesia harus tetap melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel sekaligus memperkuat kolaborasi antar kebijakan fiskal moneter dan keuangan.

"Kemudian desain belanja, pendapatan, dan pembiayaan dalam APBN 2025 harus dirancang dengan fleksibilitas, sehingga mampu menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan, terutama dalam masa transisi pemerintahan," paparnya kembali.