Hilirisasi Harus Jadi Haluan Baru Ekspor dan Pengelolaan Devisa

Dirinya lantas menyinggung aktivitas ekspor barang mentah dan impor barang jadi yang berasal dari komoditas ekspor tersebut. “Hilirisasi harus menjadi haluan baru kebijakan ekspor dan pengelolaan devisa. Selama ini ekspor bahan mentah lalu kita beli lagi ketika menjadi barang jadi dan puluhan tahun kita lakukan ini,” kata Said saat memimpin rapat kerja Banggar DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

 

Selain itu, ia juga menyoroti masalah serius terkait pengelolaan devisa, Disampaikannya, banyak perusahaan mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia namun justru menempatkan devisa yang dihasilkan di luar negeri, tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia.

 

 

“Kita juga belum merasakan manfaat devisa atas hasil ekspor, mereka mengambil kekayaan alam kita namun memarkir devisa di luar negeri,” katanya. 

 

Lebih lanjut ia mengatakan hilirisasi diharapkan menjadi titian bagi Indonesia menjadi negara Industri. Said kemudian menyoroti rata-rata nilai tambah manufaktur yang menurun dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya. Said Abdullah menegaskan bahwa situasi ini merupakan tanda deindustrialisasi dini, dan menekankan perlunya pemerintah untuk waspada terhadap hal ini.

 

“Catatan dari LPEM UI, hampir 10 tahun terakhir rata-rata nilai tambah manufaktur sekitar 39,12 persen hingga tahun 2020. Jauh lebih rendah dibanding rata-rata pada masa Presiden Megawati 43,94 persen dan Presiden SBY 41,64 persen. Situasi ini menjadi tanda deindustrialisasi ini. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah bisa mewaspadai hal ini," paparnya. 

 

Tak hanya itu saja, Said juga menyinggung tingkat investasi sebagaimana masih belum menghasilkan barang jasa yang efisien. Ia lantas membandingkan skor ICOR tahun 2014 sebesar 5,5 dan diperkirakan pada level 6,5 di tahun 2023.