Risiko Pasokan Obligasi Lebih Rendah di 2024, BI Bakal Tahan Suku Bunga Lebih Lama

AKURAT.CO BI dinilai bakal mempertahankan BI rate di kisaran 6% lebih lama, mengingat Bank Sentral AS tau The Fed yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada paruh pertama 2024 dan melakukan pemangkasan tiga kali pada paruh kedua 2024.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao dan Equities Specialist DBS Group Research, Maynard Arif sepakat bahwa BI berpeluang besar memperpanjang jeda pada kenaikan suku bunga dan memprioritaskan stabilitas rupiah melalui pendekatan multilateral seperti mempertahankan selisih suku bunga, langkah-langkah stabilisasi berbasis kebutuhan, dan intervensi.

"BI juga fokus untuk meningkatkan pasokan dolar dan memperdalam pasar uang melalui langkah-langkah manajemen modal, menindaklanjuti aturan pendapatan ekspor dan instrumen valuta asing baru, yang diumumkan pada akhir tahun lalu. Menurut informasi terkini, jumlah SRBI berbasis rupiah yang beredar mencapai Rp296 triliun dan SVBI berdenominasi dolar USD896,5 juta," ujar mereka dikutip Jumat (9/2/2024).

Baca Juga: Untung Mana Pemilu Satu Putaran atau Dua Putaran? Begini Penjelasan Ekonom DBS Research

Lebih lanjut, mereka menilai penundaan langkah penyesuaian untuk melonggarkan suku bunga pada paruh kedua 2024 bakal banyak berdampat positif ke perekonomian RI.

Ekonom Bank DBS memperkirakan inflasi 2024 akan mencapai rata-rata 2,8% secara tahunan, menandai rata-rata lebih tinggi untuk paruh pertama 2024, sebesar 3-3,5%, sebelum menurun.

Hal ini menyebabkan suku bunga riil (perhatikan grafik) berada di wilayah sangat positif dalam enam bulan terakhir. Dengan inflasi diperkirakan akan meningkat pada paruh pertama 2024, maka selisih suku bunga riil positif akan menyempit dari 33,5% menjadi menjadi 2,5-2,8%, menyisakan cukup ruang untuk menurunkan suku bunga.

"Namun, selisih suku bunga kebijakan AS dan Indonesia masih sangat rendah, sehingga meyakinkan investor asing untuk memantau lingkungan makro dengan seksama," imbuh mereka.

Terlepas dari prospek inflasi yang mendukung, penyesuaian dalam ekspektasi penurunan suku bunga AS telah membuat imbal hasil surat berharga pemerintah AS (UST) naik turun tidak menentu.

Dolar AS juga memasuki fase konsolidasi setelah koreksi tajam pada akhir tahun lalu, membuat penawaran dolar AS-rupiah berakhir di kisaran Rp15.500 hingga Rp15.700, meskipun cadangan devisa melonjak mendekati rekor tertinggi.

Dengan latar belakang ini, bank sentral sepertinya tidak akan memiliki dorongan untuk memberikan panduan lunak atau melakukan pelonggaran kebijakan, sampai ada kejelasan mengenai perkembangan eksogen.

Siklus pemilihan umum akan dimulai pada bulan Februari, dengan jajak pendapat swasta saat ini juga menunjukkan bahwa putaran kedua sekitar bulan Juni 2024 masih mungkin terjadi.

Pasokan Obligasi

Radhika dan Maynard melihat ada sejumlah faktor yang membuat risiko pasokan obligasi di 2024 berkurang. Pertama, realisasi anggaran lebih rendah telah membuat penggunaan pembiayaan tunai berkurang, yang memungkinkan pemerintah untuk mengurangi pinjaman, seperti yang terjadi dalam akhir dua tahun terakhir.

Dengan demikian, total pembiayaan fiskal turun 40% secara tahunan pada 2023 menjadi Rp360 triliun dibandingkan dengan tahun 2022.

Kedua, alokasi pembiayaan tunai (SAL) dipatok sebesar Rp51 triliun untuk tahun 2024, meskipun DBS Macroeconomic Research Team menduga kas temporer (cash buffer) tambahan kemungkinan akan naik setidaknya dua kali lipat pada akhir tahun.

Selanjutnya, pembiayaan bruto dipatok di angka Rp1.266 triliun dan neto Rp666 triliun, dengan keduanya kemungkinan akan lebih rendah berdasarkan atas revisi perkiraan defisit APBN 2024 DBS Macroeconomic Research Team, yaitu -1,8% dari PDB tahun ini versus -2,3%. Terakhir, pasar juga memperkirakan pembiayaan nonutang dan program pinjaman lebih tinggi, yang akan membantu mengurangi total penerbitan obligasi.

Mengingat hal tersebut di atas, DBS Macroeconomic  Research memandang rencana pemerintah untuk menghimpun dana sebanyak Rp240 triliun pada kuartal pertama tahun 2024 (Rp36 triliun per minggu), lebih tinggi dari kuartal keempat 2023, sebagai langkah untuk melakukan pinjaman dini, atau bisa juga disebut strategi frontloading.

Pada pertengahan Januari 2024, pemerintah telah menerbitkan 7% dari target pembiayaan obligasi 2024. Indonesia juga telah menghimpun USD2,05 milyar bulan ini melalui penerbitan obligasi dolar (5 tahun, 10 tahun dan 30 tahun) dalam tiga tahap pada awal tahun.

Obligasi tersebut diterbitkan menyusul penghimpunan dana sebesar USD2 milyar melalui sukuk dolar AS/obligasi syariah pada November. Obligasi dalam mata uang asing ini juga membantu mendukung posisi neraca pembayaran, terlepas dari saldo kas rupiah, yang cukup besar.

"Pengeluaran diperkirakan tidak akan mencapai target, terutama dengan pemilu mendominasi narasi tahun ini, yang juga akan menurunkan total kebutuhan pembiayaan," ujar keduanya.

Secara keseluruhan, dinamika ini akan menurunkan gejolak pasar obligasi rupiah, tepat pada saat pelaku pasar masih fokus pada pemilihan waktu dan skala penurunan suku bunga AS tahun ini.

Ekonom Bank DBS tetap memiliki pandangan positif terhadap ruang pendapatan tetap rupiah, dan memperkirakan penurunan suku bunga jangka pendek dan jangka panjang pada akhir 2024.