Capres Simak, Begini Cara Entaskan Kemiskinan dan Ciptakan Lapangan Kerja yang Diinginkan Masyarakat

AKURAT.CO Isu kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia saat ini, berdasarkan survei yang dilakukan CORE Indonesia kepada 543 responden pada 22 November - 2 Desember 2023 lalu.

Direktur eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan, secara spesifik, responden menyebutkan beberapa kebijakan prioritas dalam mengatasi isu kemiskinan, yaitu program subsidi pendidikan dan kesehatan, pelatihan keterampilan penduduk, serta pelibatan usaha bagi penduduk miskin dalam program pemerintah.

Sementara itu, kebijakan prioritas yang diharapkan untuk penciptaan lapangan kerja yaitu penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan, dan penyediaan informasi lowongan kerja.

Baca Juga: Jawab Isu Lapangan Kerja, Ganjar - Mahfud Fokus Peningkatan Skill SDM

Menurut Faisal, dalam konteks kebijakan fiskal, responden mengungkapkan pentingnya subsidi dalam perekonomian Indonesia saat ini. Terdapat lima subsidi yang dinilai penting oleh responden, yaitu subsidi BBM (48.8%), pendidikan (25%), listrik (10,5%), pupuk (7,5%), dan kesehatan (2,8%).

"Berdasarkan kelompok usia, hampir semua golongan usia menganggap subsidi BBM merupakan subsidi paling penting, kecuali generasi Boomer yang menganggap subsidi terpenting adalah subsidi pendidikan," kata Faisal kepada Akurat.co, Selasa (12/12/2023).

Ditambahkan, dari sisi kebijakan investasi, ada 5 kebijakan investasi yang dinilai paling penting oleh responden, yaitu prioritas tenaga kerja lokal (67,8%), pembatasan tenaga kerja asing (15,6%), perlindungan lingkungan, kewajiban transfer of knowledge kepada investor asing, dan pelibatan usaha lokal.

Pada seksi kebijakan ekonomi hijau, terdapat 5 kebijakan ekonomi hijau yang dinilai paling penting, yaitu memperbanyak transportasi umum, memperbanyak fasilitas pengolahan sampah, pemberian insentif kendaraan listrik pribadi, program pendidikan gaya hidup berkelanjutan, dan peningkatan pajak untuk penghasil karbon tinggi.

"Dari segi usia, hampir semua golongan usia menyatakan bahwa kebijakan ekonomi hijau terpenting adalah memperbanyak transportasi umum, kecuali generasi-X yang menyebutkan bahwa memperbanyak fasilitas pengelolaan sampah adalah kebijakan terpenting," imbuh Faisal,

Menurut Faisal, perlu penciptaan lapangan pekerjaan formal untuk meningkatkan pendapatan anak muda terdidik. Berdasarkan survei, responden dengan pendapatan Rp 1-3 juta per bulan didominasi oleh golongan usia Gen Z (53,3%) dan Millenial (30,2%). Adapun jenis pekerjaan terbanyak pada rentang pendatan tersebut di dominasi oleh pekerja swasta yang proporsinya mencapai 31,2%, freelance (16,6%) dan wiraswasta (12,5%).

Hasil survei juga menunjukkan bahwa anak-anak muda sangat berharap bahwa pemimpin mendatang akan memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang luas. Pemimpin baru yang memiliki waktu untuk menyiapkan dan merevisi RPJMN seharusnya memasukkan permasalahan utama tersebut, serta memperhitungkan harapan masyarakat, sebagai prioritas dalam RPJMN.

"Semua kandidat mengusung jargon ekonomi untuk rakyat. Oleh sebab itu, harapannya adalah pertama, paradigma tersebut tidak ditinggalkan saat menyusun RPJMN dan dalam penyusunan kebijakan. Teknokratisme kebijakan dan program ad hoc yang tidak sejalan dengan kebijakan jangka panjang harus dihindari. Lalu, meskipun visi misi hampir sama, kami menekankan bahwa pendekatan kebijakan menjadi hal yang paling penting. Beberapa dekade telah berlalu, namun prioritas permasalahan masih sama dan belum terselesaikan," tegas Faisal.

Dalam mengurangi tingkat kemiskinan, misalnya, pemerintah perlu menerapkan pendekatan baru dalam strategi dan kebijakan, dengan mengubah masyarakat miskin dari objek menjadi subjek dalam program pengurangan kemiskinan. Pertama, Pemerintah harus mengubah alokasi belanja. Hingga saat ini anggaran pemerintah mayoritasnya digunakan untuk mengurangi beban pengeluaran, seperti program bansos dan subsidi. Sementara itu, anggaran untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin masih rendah yakni kurang dari 20% dari total anggaran untuk pengurangan kemiskinan.

Kedua, mengubah APBN menjadi captive market. APBN dan APBD harus dapat menyerap produk barang dan jasa yang bisa dihasilkan industri nasional, UMKM dan masyarakat miskin. Ketiga, menciptakan strategi kebijakan agar masyarakat miskin dan UMKM ikut terlibat dalam membangun domestic supply chain, misal olahan kelapa, singkong dan lainnya. Keempat, menurunkan program pengentasan kemiskinan pada level kabupaten/kota untuk memasukan local wisdom lebih kental dalam kebijakan dan program.

"Dan yang tak kalah penting adalah terjalinnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan melibatkan berbagai aktor seperti akademisi, komunitas atau lembaga non pemerintah, pemerintah, dan media di level provinsi/Kabupaten/Kota," kata Faisal.

Pemerintah juga perlu mendorong investasi skala menengah dan kecil untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Pertama, mendorong investasi sektor prioritas yang didasarkan pada karakteristik Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 30 pendidikan dan keahlian serta disesuaikan dengan karakteristik Sumber Daya Alam seperti pertanian, perkebunan, kelautan, seni budaya, agama, makanan dan lainnya.

Kedua, dukungan kebijakan yang komprehensif dan afirmatif (keberpihakan). Hal ini ditempuh dengan sektor prioritas diberikan dukungan kebijakan industri, perdagangan, fiskal dan ketenagakerjaan. Ketiga, revitalisasi industri dan industrialisasi dengan menciptakan backward and forward linkage antara usaha menengah-kecil dan besar. Keempat, pendekatan baru dalam perhitungan investasi, mendorong pemilik faktor produksi terlibat sebagai investor