Stabilkan Rupiah dan Kendalikan Inflasi, Bank Indonesia Tahan BI Rate di 5,75%

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 22–23 April 2025.

Ini menandai bulan ketiga berturut-turut bank sentral menahan suku bunga setelah terakhir kali memangkasnya sebesar 25 basis poin pada Januari 2025.

“Dalam RDG 22-23 April 2025 diputuskan untuk mempertahankan BI-rate di level 5,75%,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (23/4/2025).

Baca Juga: Jelaskan Salah Satu Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Sistem Pembayaran! Cek Jawaban Lengkapnya Sekarang

Selain BI Rate, BI juga menahan suku bunga deposit facility di 5,00% dan suku bunga lending facility di 6,5%. Keputusan ini, menurut Perry, merupakan langkah strategis untuk memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran target pemerintah, yaitu 2,5% ±1% pada 2025 dan 2026, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang rentan akibat ketidakpastian global.

"Langkah ini konsisten untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan keuangan, serta menjadi bagian dari bauran kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," lanjut Perry.

Di tengah dinamika global yang belum menentu, termasuk tekanan terhadap nilai tukar akibat kebijakan moneter negara maju dan konflik geopolitik, BI menyatakan tetap membuka ruang penurunan suku bunga jika kondisi memungkinkan.

Perry menekankan bahwa langkah tersebut akan diambil dengan memperhatikan proyeksi inflasi, kestabilan nilai tukar, dan kebutuhan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, BI juga mengandalkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan.

Baca Juga: Situs Pintar BI Masih Error Hingga Pukul 15.00 WIB, Warganet Geruduk Medsos Bank Indonesia

Melalui penguatan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diberlakukan sejak 1 April 2025, BI mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi hijau.

"Kebijakan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja," ujar Perry.

Sedangkan di sektor sistem pembayaran, BI terus memperluas digitalisasi dan memperkuat infrastruktur guna menunjang aktivitas perdagangan dan ekonomi digital, termasuk pelaku UMKM.