Curhat Darmin, Sulitnya Bangun Infrastruktur Pasca Krisis Moneter 1998

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan betapa sulitnya membangun infrastruktur pasca krisis moneter tahun 1998.
"Prioritas utama pembangunan dilakukan adalah pembangunan infrastruktur karena kita bukan hanya tertinggal cukup jauh. Karena setelah krisis 98 kita kesulitan, pembiayaan infrastruktur mahal dan lama baru selesai," ujarnya di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Darmin menekankan krisis 1998 itu benar-benar berpengaruh terhadap ekonomi RI, yakni dampaknya antara lain adalah RI kurang punya kemampuan untuk membangun infrastruktur.
"Kalau kita lihat posisi kita di dunia dalam pembangunan infrastruktur, kita benar-benar tertinggal, sehingga pemerintahan pak Jokowi-JK mengambil posisi menempatkan prioritas infrastruktur ini sebagai prioritas," tegasnya.
Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, butuh energi besar untuk melaksanakan program prioritas tersebut. Darmin juga menyinggung kebijakan pemerintah pada akhir 2014 yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia menyebut, margin yang didapat dari kenaikan harga tersebut digunakan untuk dana pembangunan infrastruktur, di samping untuk pendidikan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
"Anda bisa lihat bahwa di dalam PDB kita, peran infrastruktur itu turun pada awal setelah krisis dibandingkan dengan sebelum krisis," imbuhnya.
Ketimpangan itu, sambung Darmin, berlanjut sampai beberapa tahun berjalannya era reformasi. Adapun pada tahun 2012 misalnya, berdasarkan data yang diterbitkan World Bank, stik aset infrastruktur RI hanya 38 persen dari PDB. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata global sebesar 70 persen PDB.
"Upaya-upaya yang dilakukan bukan saja dalam persoalan pembiayaan. Pada saat KPPIP dibentuk, aspek pembiayaan dirumuskan dengan baik sehingga jangan sampai pembangunan infrastruktur itu kemudian terlalu membebani APBN," pungkasnya.[]
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini





