Apa Itu Dana Cadangan Pesangon? Pengertian, Tujuan, dan Aturannya

AKURAT.CO Dana cadangan pesangon menjadi salah satu hal yang perlu diketahui oleh pekerja maupun pengusaha. Kebijakan ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam mempersiapkan dana untuk memenuhi hak karyawan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Selama ini, pembayaran pesangon menjadi tanggung jawab perusahaan ketika melakukan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan memiliki kesiapan finansial yang memadai ketika harus membayarkan hak pekerja.
Melalui kebijakan dana cadangan pesangon, perusahaan diharapkan dapat mempersiapkan sumber pembiayaan sejak awal sehingga pemenuhan hak pekerja tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan saat PHK terjadi.
Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Lantas, apa itu dana cadangan pesangon, bagaimana aturan, dan siapa saja yang wajib menyediakannya?
Baca Juga: Beda Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Menurut UU
Apa Itu Dana Cadangan Pesangon?
Dana cadangan pesangon adalah sejumlah dana yang wajib disediakan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja apabila terjadi PHK.
Secara sederhana, dana ini dapat dipahami sebagai alokasi keuangan yang dipersiapkan perusahaan untuk mengantisipasi kewajiban pembayaran pesangon pada masa mendatang.
Dengan adanya dana cadangan tersebut, perusahaan diharapkan tidak kesulitan memenuhi hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir. Persiapan dana juga memungkinkan perusahaan memperhitungkan potensi kewajiban ketenagakerjaan dalam perencanaan keuangan jangka panjang.
Dana cadangan pesangon berkaitan dengan pemenuhan sejumlah hak pekerja, antara lain:
Uang pesangon, yaitu pembayaran kepada pekerja akibat PHK berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Uang penghargaan masa kerja (UPMK), yaitu hak pekerja yang besarannya berkaitan dengan masa kerja.
Uang penggantian hak (UPH), yaitu pembayaran atas hak pekerja yang belum diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apa Tujuan Dana Cadangan Pesangon?
Penyediaan dana cadangan pesangon memiliki beberapa tujuan, terutama dalam memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak pekerja.
Berikut beberapa tujuan utamanya:
1. Menjamin Pemenuhan Hak Pekerja
Dana cadangan pesangon bertujuan membantu memastikan perusahaan memiliki sumber pembiayaan untuk memenuhi hak karyawan ketika terjadi PHK.
Dengan demikian, pekerja diharapkan tetap mendapatkan hak finansialnya sesuai ketentuan hukum meskipun perusahaan sedang menghadapi kesulitan keuangan.
2. Mengurangi Risiko Keterlambatan Pembayaran
Perusahaan yang tidak mempersiapkan dana pesangon berpotensi mengalami kesulitan ketika harus membayar hak pekerja dalam jumlah besar.
Melalui dana cadangan, perusahaan dapat mengantisipasi kewajiban tersebut sehingga risiko keterlambatan pembayaran diharapkan dapat dikurangi.
3. Membantu Perencanaan Keuangan Perusahaan
Dana cadangan pesangon juga dapat membantu perusahaan mengelola kewajiban keuangan jangka panjang.
Perusahaan dapat memperhitungkan potensi pembayaran pesangon berdasarkan jumlah pekerja, masa kerja, serta kemungkinan terjadinya PHK.
4. Memperkuat Perlindungan Pekerja
Ketersediaan dana diharapkan memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja ketika kehilangan pekerjaan.
Kebijakan ini juga mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam mempersiapkan kewajiban yang muncul akibat berakhirnya hubungan kerja.
Apa Aturan Dana Cadangan Pesangon dalam UU Nomor 27 Tahun 2026?
Ketentuan dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK, dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Terdapat beberapa poin penting dalam aturan tersebut, yaitu:
Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai bentuk persiapan untuk memenuhi hak pekerja yang mengalami PHK.
Dana dikelola oleh lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.
Terdapat pengecualian bagi usaha mikro dan kecil, sehingga pengusaha pada kategori tersebut tidak diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon.
Ketentuan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Dengan demikian, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon tidak berlaku bagi seluruh kategori usaha. Namun, pengecualian tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi PHK.
Apakah Semua Perusahaan Wajib Menyediakan Dana Cadangan Pesangon?
Tidak semua perusahaan diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon.
Berdasarkan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026, pengusaha pada usaha mikro dan kecil mendapatkan pengecualian dari kewajiban tersebut.
Meski demikian, usaha mikro dan kecil tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pekerja apabila terjadi PHK.
Ketentuan mengenai hak pekerja pada usaha mikro dan kecil juga tercantum dalam Pasal 250 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pemenuhan hak tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, pengecualian penyediaan dana cadangan bukan berarti pengusaha mikro dan kecil dapat mengabaikan kewajiban pembayaran hak pekerjanya.
Siapa yang Mengelola Dana Cadangan Pesangon?
Berdasarkan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026, dana cadangan pesangon akan dikelola oleh lembaga pemerintah.
Namun, ketentuan tersebut belum secara spesifik menyebutkan nama lembaga yang nantinya bertanggung jawab mengelola dana.
Informasi mengenai kemungkinan pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga sempat menjadi perhatian publik.
Meski demikian, Kementerian Ketenagakerjaan membantah informasi mengenai kewajiban penyetoran dana cadangan pesangon kepada Danantara.
Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan, lembaga yang ditunjuk, serta tata cara penyetoran dana masih perlu mengacu pada ketentuan resmi pemerintah.
Apakah Ada Sanksi Jika Perusahaan Tidak Menyediakan Dana Cadangan Pesangon?
Ada. UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon.
Sanksi tersebut meliputi:
Peringatan tertulis.
Pembatasan kegiatan usaha.
Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Pencabutan perizinan berusaha.
Penerapan sanksi tersebut nantinya mengikuti mekanisme dan ketentuan pelaksanaan yang diatur pemerintah.
Dengan adanya ketentuan ini, penyediaan dana cadangan pesangon tidak hanya menjadi bagian dari perencanaan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Kapan Dana Cadangan Pesangon Mulai Diberlakukan?
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Namun, pelaksanaan teknis kewajiban dana cadangan pesangon masih memerlukan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 312 UU tersebut, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan, yaitu paling lambat 28 Oktober 2027.
Artinya, perusahaan masih perlu memperhatikan perkembangan aturan turunan yang akan mengatur mekanisme penyediaan dan pengelolaan dana tersebut.
Tanggal 28 Oktober 2027 merupakan batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan, bukan secara otomatis tanggal dimulainya penyetoran dana oleh perusahaan.
Apa Perbedaan Dana Cadangan Pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?
Dana cadangan pesangon sering kali dikaitkan dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Keduanya memang berhubungan dengan perlindungan pekerja yang mengalami PHK, tetapi memiliki fungsi berbeda.
Dana cadangan pesangon merupakan dana yang disediakan pengusaha untuk membantu memenuhi kewajiban pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Sementara itu, JKP merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan manfaat kepada pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi persyaratan kepesertaan.
Program JKP memberikan tiga jenis manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Dengan demikian, dana cadangan pesangon dan JKP tidak dapat disamakan. Dana cadangan berkaitan dengan sumber pembiayaan kewajiban pengusaha, sedangkan JKP merupakan program perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Apa Perbedaan Dana Cadangan Pesangon dan Uang Pesangon?
Keduanya juga memiliki pengertian yang berbeda meskipun saling berkaitan.
Uang pesangon merupakan hak finansial yang diterima pekerja ketika mengalami PHK berdasarkan ketentuan hukum.
Sementara itu, dana cadangan pesangon merupakan dana yang dipersiapkan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak tersebut.
Dengan kata lain, uang pesangon adalah hak yang diterima pekerja, sedangkan dana cadangan pesangon merupakan mekanisme persiapan pembiayaan oleh perusahaan.
Baca Juga: Pecat Shin Tae-yong, PSSI Siap Bayar Pesangon Sesuai Kontrak
Bagaimana Cara Menghitung Uang Pesangon Karyawan?
Besaran uang pesangon yang diterima pekerja bergantung pada masa kerja, upah, serta alasan terjadinya PHK.
Sebagai salah satu dasar perhitungan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur besaran uang pesangon berdasarkan masa kerja sebagai berikut:
Masa Kerja | Besaran Uang Pesangon |
Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Besaran tersebut merupakan dasar perhitungan uang pesangon. Jumlah akhir yang diterima pekerja dapat berbeda karena dipengaruhi alasan PHK dan faktor pengali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain uang pesangon, pekerja juga dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dana cadangan pesangon merupakan dana yang disediakan pengusaha untuk mempersiapkan pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.
Kebijakan ini diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Melalui ketentuan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon yang nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah.
Meski demikian, usaha mikro dan kecil mendapatkan pengecualian dari kewajiban penyediaan dana tersebut. Sementara itu, mekanisme pengelolaan, penyetoran, dan pelaksanaannya masih memerlukan aturan lebih lanjut dari pemerintah.
Kehadiran kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak pekerja sekaligus mendorong perusahaan mempersiapkan kewajiban ketenagakerjaan secara lebih terencana.
Taqiyuddin Abdurrahman Leboe (Magang)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global







