APBN Jadi Benteng? Ini yang Disiapkan Wamenkeu Juda Agung

AKURAT.CO Ketahanan fiskal kembali menjadi perhatian pemerintah ketika perekonomian global menghadapi tekanan dari risiko geopolitik, volatilitas pasar keuangan, gangguan rantai pasok, hingga perubahan teknologi.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memiliki kemampuan untuk menyerap guncangan sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Pernyataan itu disampaikan Juda dalam Central Banking Service Festival (CB Fest) 2026 di Jakarta, Senin (28/9/2026). Menurut dia, risiko global saat ini semakin saling terhubung.

Baca Juga: BI-Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Likuiditas hingga Arus Modal Asing

Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat memengaruhi pasokan energi dan kemudian merambat ke inflasi, suku bunga, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, kebijakan fiskal tidak cukup hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas ketika tekanan muncul. Pemerintah juga perlu memastikan APBN tetap memiliki ruang untuk melindungi masyarakat dan menopang aktivitas produktif.

“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan,” ujar Juda.

Defisit APBN Masih Terkendali

Mengutip hasil data Kementerian Keuangan menunjukkan hingga Agustus 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp2.055,6 triliun, atau sekitar 65% dari target.

Pada periode yang sama, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan demikian, APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun, setara 0,93% terhadap PDB. Kemenkeu juga mencatat keseimbangan primer masih berada di posisi positif.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan ketika pemerintah berbicara mengenai kemampuan APBN menghadapi guncangan.

Baca Juga: Menkeu Suahasil Siapkan 6 Sektor Andalan Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Sebab, fungsi shock absorber membutuhkan kapasitas fiskal. Ketika terjadi tekanan ekonomi, pemerintah dapat menggunakan belanja dan pembiayaan untuk menjaga konsumsi masyarakat, mempertahankan aktivitas produksi, serta mengurangi dampak terhadap kelompok yang paling rentan.