APBN Dorong Pembiayaan UMKM Jabar, KUR Capai Rp23,24 Triliun

AKURAT.CO Dukungan APBN terhadap pelaku usaha di Jawa Barat terus berjalan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Hingga Juli 2026, total pembiayaan melalui dua program tersebut mencapai sekitar Rp24,55 triliun.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat, penyaluran KUR hingga Juli 2026 mencapai Rp23,24 triliun kepada 357,3 ribu debitur.

Sementara itu, pembiayaan UMi telah mencapai Rp1,31 triliun dan disalurkan kepada 226,4 ribu debitur.

Jika digabungkan, KUR dan UMi telah menjangkau sekitar 583,7 ribu debitur dengan nilai pembiayaan Rp24,55 triliun.

Baca Juga: Skandal Jual-Beli Kursi Unsoed Terbongkar

Data tersebut menjadi salah satu indikator bagaimana belanja dan kebijakan fiskal pemerintah diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha, terutama pelaku usaha mikro dan kecil.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah ingin memastikan APBN tidak berhenti pada realisasi administratif, tetapi diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi di masyarakat.

“Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Purbaya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Dukungan fiskal di Jawa Barat tidak hanya diberikan melalui pembiayaan usaha. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.

Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 2026, program tersebut telah berjalan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Jumlah penerima manfaat MBG di Jawa Barat tercatat mencapai 14.680.810 orang.

Selain MBG, APBN turut mendukung Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program ketahanan pangan dan energi.

Pemerintah juga menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa. Hingga akhir Juli 2026, realisasi TKD dan Dana Desa mencapai Rp36,98 triliun atau 59,82% dari pagu.

Dari angka tersebut, penyaluran TKD mencapai Rp35,46 triliun dan Dana Desa Rp1,52 triliun.

Ekonomi Jabar Tumbuh 5,73 Persen

Berbagai dukungan fiskal tersebut berjalan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73% secara tahunan. Secara kuartalan, ekonomi daerah tersebut tumbuh 2,25%.

Sektor industri pengolahan menjadi salah satu kontributor utama perekonomian Jawa Barat. Sektor yang sama juga menjadi sumber penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi Rp30,60 triliun atau 47,93% dari total penerimaan pajak Jawa Barat hingga Juli 2026.

Baca Juga: DPR Dorong Relaksasi Ekstra Kredit Usaha Rakyat Bagi UMKM

Dari sisi stabilitas harga, inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 tercatat 2,72% secara tahunan.

Sementara dari perdagangan luar negeri, Jawa Barat mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD13,79 miliar selama Januari-Juli 2026.

Kondisi tersebut menjadi konteks bagi pemerintah dalam mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga aktivitas ekonomi daerah.

Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memastikan anggaran negara digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

“Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” kata dia.