Purbaya Cek APBN Jabar, Belanja Modal Naik 115 Persen

Andi Syafriadi | 25 Agustus 2026, 19:34 WIB

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa - AKURAT.CO/ANDOY

AKURAT.CO Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga akhir Juli 2026 menunjukkan peningkatan belanja pada sejumlah pos yang berkaitan langsung dengan pembangunan.

Salah satunya terlihat dari realisasi belanja modal Kementerian/Lembaga (K/L) yang tumbuh 115,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat, realisasi belanja negara di Jawa Barat hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp63,59 triliun atau 57,02% dari pagu.

Secara tahunan, total belanja tersebut masih mengalami kontraksi 1,45%. Namun, kondisi berbeda terlihat pada belanja K/L yang justru tumbuh 28,86% menjadi Rp26,61 triliun atau 53,53% dari pagu.

Salah satu komponen yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah belanja modal. Hingga akhir Juli 2026, realisasi belanja modal mencapai Rp3,11 triliun, meningkat 115,37% dibandingkan Juli 2025.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai perkembangan tersebut perlu dipastikan tidak hanya tercermin dalam laporan penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan aktivitas ekonomi dan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Purbaya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Di sisi penerimaan, pendapatan negara di Jawa Barat hingga Juli 2026 mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41% dari target. Angka tersebut tumbuh 6,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp81,30 triliun atau tumbuh 7,35% secara tahunan.

Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp63,84 triliun yang tumbuh 10,41% serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp17,46 triliun.

Industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak Jawa Barat. Sektor tersebut menyumbang Rp30,60 triliun atau 47,93% dari total penerimaan pajak.

Data tersebut menunjukkan besarnya peran industri pengolahan dalam perekonomian Jawa Barat, sekaligus dalam menopang penerimaan negara di wilayah tersebut.

Dengan pendapatan Rp85,61 triliun dan belanja Rp63,59 triliun hingga akhir Juli, pelaksanaan APBN di Jawa Barat mencatat surplus regional sebesar Rp22,02 triliun.

Selain belanja pemerintah pusat, APBN juga mengalir melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa.

Hingga Juli 2026, realisasi TKD dan Dana Desa mencapai Rp36,98 triliun atau 59,82% dari pagu. Dari jumlah tersebut, penyaluran TKD mencapai Rp35,46 triliun, sedangkan Dana Desa mencapai Rp1,52 triliun.

Purbaya mengatakan pemerintah ingin memastikan belanja negara tidak berhenti pada angka realisasi anggaran.

“Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kinerja APBN tersebut berlangsung ketika ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73% secara tahunan dan 2,25% secara kuartalan.

Pada periode yang sama, inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 tercatat 2,72% secara tahunan. Neraca perdagangan Jawa Barat Januari-Juli 2026 juga masih mencatat surplus US$13,79 miliar.

Pemerintah kemudian menempatkan APBN sebagai salah satu instrumen untuk menjaga aktivitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Purbaya menegaskan pengelolaan anggaran akan terus diarahkan agar belanja pemerintah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

“Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” ujarnya.