Harga Pertamax Naik, Risiko Bengkak Subsidi Masih Dikaji

AKURAT.CO Pemerintah belum menghitung potensi tambahan anggaran subsidi energi akibat kemungkinan perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite memang berpotensi terjadi.
Namun, menurut dia, perpindahan tersebut diperkirakan tidak akan berlangsung secara masif karena sebagian pengguna Pertamax mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan kendaraan mereka.
“Kami nggak hitung (potensi tambahan anggaran subsidi). Tapi begini, pasti ada beberapa persen yang pindah, cuma kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga: Fuad Bawazier: Isu Ganti Menkeu Purbaya Bukan Fakta Tapi Perlawanan terhadap Agenda Pemerintah
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih mencermati respons pasar pascakenaikan harga BBM nonsubsidi, tanpa melakukan revisi proyeksi subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Secara teori, perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah apabila terjadi dalam jumlah besar. Sebab, Pertalite masih mendapatkan dukungan anggaran negara untuk menjaga harga jual di tingkat konsumen.
Meski demikian, Kementerian Keuangan belum menyiapkan perhitungan tambahan kebutuhan anggaran yang mungkin muncul akibat perubahan pola konsumsi tersebut.
Purbaya juga menyerahkan proyeksi besaran perpindahan konsumen kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor energi dan distribusi BBM nasional.
Menurut dia, otoritas terkait lebih memahami potensi perubahan konsumsi masyarakat setelah penyesuaian harga Pertamax.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Konflik Global Reda, Rupiah Pasti Menguat
Diketahui, kenaikan harga BBM nonsubsidi umumnya menjadi perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi perilaku konsumen, terutama dalam memilih jenis bahan bakar yang digunakan.
Di sisi lain, perubahan pola konsumsi juga berpotensi berdampak pada postur subsidi energi apabila terjadi pergeseran signifikan ke produk yang masih memperoleh dukungan APBN.
Hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan estimasi resmi mengenai tambahan kebutuhan subsidi maupun dampak fiskal yang mungkin timbul dari kenaikan harga Pertamax tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Demo BEM UI 28 Oktober 2026: Cek Lokasi, Jadwal, dan Informasi Terbaru
- 2Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 3KPK Tegaskan Tak Sita atau Terima Pengembalian Rp40 Juta dari PCNU Terkait Muktamar NU
- 44 Link CCTV Jakarta Hari Ini, 28 Oktober 2026: Pantau Situasi Demo di Bundaran HI!
- 5Prediksi Skor Roma vs Cagliari 28 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan Menang
- 6Kalender Jawa 27 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pahing Dikenal Cerdas dan Banyak Akal
- 7Materi Matematika TKA SMA 2026, Cek Kisi-Kisi dan Contoh Soal Terbaru
- 8Prediksi Sassuolo vs Lazio 28 Oktober 2026: Jay Idzes Absen, Biancocelesti Diunggulkan
- 9KPK Ingatkan Nusron Wahid untuk Kooperatif dan Berharap Dukungan Penuh Pemerintah
- 10Geledah Kantor Pusat Djarum, KPK Dalami Penyimpangan Penerimaan Cukai Rokok








