BPK Godok 3 Strategi Genjot Efektivitas Audit BUMN

AKURAT.CO Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan 3strategi perubahan guna meningkatkan efektivitas audit Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Strategi tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko BUMN dalam mencapai tujuan strategisnya.
Menurut Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, dalam keterangan resminya di Jakarta, strategi pertama adalah implementasi integrated audit approach.
"Pertama adalah implementasi integrated audit approach untuk integrasi pemeriksaan kinerja dan kepatuhan yang fokus pada kebijakan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel," ucapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (18/5/2024).
Baca Juga: Tanggapi Temuan BPK, DPR Minta KPK Periksa Freeport Indonesia Soal Kerugian Negara Rp7,7 T
Strategi kedua yang dirumuskan BPK adalah pemeriksaan kinerja mandatory terintegrasi pada BUMN signifikan yang didukung oleh big data dan data analytics yang kuat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas audit.
Selain itu, peran aktif BPK dan sinergi dengan para pemangku kepentingan menjadi strategi ketiga. "Diharapkan dengan upaya bersama, tata kelola dan penguatan manajemen risiko BUMN, BUMN dapat mencapai tujuannya secara optimal dan berkontribusi pada pembangunan nasional," ujar Edy.
Selain itu, Edy juga menekankan pentingnya tata kelola dan manajemen risiko yang kuat bagi BUMN dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu-isu global seperti perubahan iklim dan penerapan aspek environmental, social, and governance (ESG).
"Bagi BUMN di Indonesia, tentu hal tersebut juga harus menjadi perhatian yang seharusnya tidak berhenti di hal prosedural, namun juga memenuhinya secara substantif," ungkapnya.
Lebih lanjut, Edy mengidentifikasi lima permasalahan utama yang dihadapi BUMN saat ini, yaitu konflik kepentingan, persaingan yang tidak sehat antar BUMN, bias penilaian kinerja, survival cost yang sangat tinggi, dan moral hazard yang tinggi. Menurut Edy, tata kelola yang lemah dan moral hazard yang tinggi telah merusak strategi bisnis di lingkungan BUMN.
Untuk mengatasi masalah ini, Edy mendorong BUMN mengadopsi praktik governance, risk, and compliance (GRC) yang telah diterapkan di industri perbankan.
"Dalam hal ini, Edy mendorong BUMN mengadopsi praktik GRC (governance, risk, and compliance) yang telah diterapkan di industri perbankan, di mana masing-masing aspek diatur dengan peraturan dan ditambahkan aspek ESG menjadi environmental, social, governance, risk, and compliance (ESGRC)," sambungnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










