Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Percepat Proses Pembangunan

AKURAT.CO Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi sebesar 85,10 persen.

Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menuturkan, literasi keuangan masyarakat perlu didorong untuk mengimbangi perkembangan inklusi keuangan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Baca Juga: OJK Genjot Literasi Keuangan Perempuan Dan UMKM

"Percepatan pembangunan semaksimal mungkin harus melibatkan masyarakat, demikian pula pembangunan sektor ekonomi yang membutuhkan peningkatan literasi keuangan dari masyarakat," jelasnya melalui keterangan resmi, Minggu (3/9/2023).

Melalui peraturan yang diterbitkan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 Tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu OJK juga mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik.

Lestari menjelaskan, kesenjangan inklusi dan literasi keuangan masyarakat harus segera dipersempit, agar peluang-peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang disediakan lembaga keuangan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat harus mampu menjadi bagian penting dalam proses percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Legislator Dapil II Jawa Tengah itu mendorong pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan agar berdampak pada pemerataan hasil-hasil pembangunan.

"Lebarnya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan menyebabkan sejumlah program pembangunan tidak berjalan dengan baik," kata anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu.

Berdasarkan kondisi tersebut, Lestari mengajak para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk membangun kolaborasi yang kuat agar dapat mengakselerasi proses pembangunan di sejumlah sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.