Kucurkan Hingga Rp20 T untuk Tutup Tunggakan, BPJS Diminta Berbenah

AKURAT.CO Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk menutup tunggakan iuran BPJS Kesehatan dalam RAPBN 2026.

Namun Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan BPJS agar melakukan pembenahan tata kelola untuk mencegah kebocoran anggaran.

“Pemerintah sudah bantu lewat alokasi anggaran yang cukup besar, tapi kami juga ingin BPJS memperbaiki manajemen dan tata kelolanya,” kata Purbaya, Rabu (22/10/2025).

Baca Juga: Selamatkan Keuangan Daerah, Pramono Diminta Lobi Menkeu Soal Pemangkasan TKD

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan sanksi bila BPJS belum mampu memenuhi seluruh mandat, namun lembaga tersebut harus segera menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang masih tertunda.

Menurut Purbaya, efisiensi menjadi kunci agar program jaminan sosial kesehatan bisa berkelanjutan.

Tantangan seperti kepatuhan pembayaran iuran dan peningkatan beban klaim perlu diantisipasi dengan sistem pengawasan yang lebih kuat.

“Program BPJS Kesehatan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, harus ada keseimbangan antara tanggung jawab peserta, pemerintah pusat, dan daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Geram dengan Praktik Under invoicing, Menkeu Purbaya Siap Perkuat Sistem Cegah Kebocoran Ekspor-Impor

Oleh sebab itu, pemerintah memastikan skema pembiayaan BPJS akan disusun secara komprehensif agar keberlanjutan program tetap terjaga tanpa menambah beban masyarakat di tengah masa pemulihan ekonomi.