BKF: Konsumsi Domestik dan Inflasi Indonesia Masih Terkendali

AKURAT.CO Memasuki kuartal pertama 2025, konsumsi domestik Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi. Sebab ditengah tantangan global yang berlanjut, Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) tercatat di level ekspansif 127,2 pada Januari, sedangkan Indeks Penjualan Ritel (IPR) masih tumbuh positif 0,4%.

Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dan menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menjelaskan bahwasanya stabilitas konsumsi masyarakat tersebut ditopang oleh berbagai kebijakan pemerintah.

"Diantaranya diskon tarif listrik sebesar 50% pada Januari dan Februari 2025. Program ini tidak hanya membantu menekan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada terjadinya deflasi sebesar 0,09% secara tahunan pada Februari," ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Disisi lain, tambahnya, komponen Administered Price pun mencatat deflasi tajam hingga 9,02%, menjadi faktor utama penekan inflasi.

"Tentunya stimulus ekonomi ini sengaja dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Diskon tarif listrik ini bagian dari strategi kami untuk memastikan inflasi tetap terkendali dan konsumsi masyarakat tetap kuat,” jelasnya.

Baca Juga: The Fed Masih Waspada, Inflasi AS Belum Sepenuhnya Jinak

Selain itu, tambahnya, pemerintah terus mempersiapkan langkah strategis menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2025. Operasi pasar, gerakan pasar murah, hingga pengawasan distribusi pangan diperkuat untuk menjamin harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.

"Dengan masuknya masa panen raya padi dan meningkatnya produksi hortikultura, inflasi pangan bergejolak mulai melandai ke level 0,56% (yoy), memberikan angin segar bagi stabilitas harga pangan," paparnya.

Tak hanya kebutuhan pokok, insentif seperti diskon tarif tol dan pembebasan PPN untuk tiket pesawat juga digulirkan guna mendukung mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran.

"Kami berharap melalui kebijakan ini dapat membantu masyarakat merayakan Idulfitri bersama keluarga tanpa terbebani biaya tinggi, sekaligus memberikan dorongan tambahan pada pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.