Turuti Janji 3 Juta Rumah Prabowo, Dirut BTN Ajukan Skema Baru FLPP

AKURAT.CO Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengakui pihaknya tengah berdiskusi dengan pemerintah terkait skema baru subsidi KPR ke depan.
Hal tersebut merespons janji capres Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah setara 40 rumah per desa/ kelurahan per tahun, atau naik 3 kali lipat dari target pemerintah saat ini.
"Tapi yang pasti kalau ingin 3 juta rumah, kalau pemerintah pakai pola subsidi yang sekarang dengan menyediakan liquidity, ya kita seneng-seneng aja ada liquidity. Tapi menurut kami, nggak akan bisa dapet triple dari budget yang ada," ujar Nixon di sela Konferensi Pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTN 2024, Rabu (6/3/2024).
Baca Juga: Generasi Sandwich Ingin Tetap Bisa Cicil Rumah atau KPR? Simak Tips Perencana Keuangan Berikut
Karena itu, Nixon mengatakan BTN mengusulkan KPR subsidi dengan tenor 20 tahun, dipotong subsidinya menjadi 10 tahun saja. Usulan ini berdasarkan data perusahaan di mana banyak sekali nasabah yang melakukan pelunasan di tahun ke-9 dan ke-10.
"Artinya, dia mampu. Nah, kalau sudah mampu, orang udah upgrade, nggak harus dipaksa subsidi terus. Mungkin nanti setelah itu dia naik pelan-pelan gradual di commercial rate, itu yang kita usulkan," ujarnya.
Sementara subsidi sisa 10 tahun lainnya yang tidak terpakai bisa disalurkan untuk orang lain. Dengan demikian bisa menimbulkan azas keadilan bagi yang ingin memiliki hunian. Lebih lanjut, Nixon berharap skema baru itu dapat diputuskan pemerintahan saat ini sejalan dengan penyusunan APBN 2025, yakni sebelum bulan Agustus.
Selain itu ada pula pembahasan untuk memenuhi likuiditas. Satu skema yang muncul adalah alokasi dana murah dari dana abadi, termasuk dana riset, dana pensiun, dan dana pendidikan yang belum tersalurkan.
Pembahasan mengenai hal tersebut, kata Nixon, masih "seperempat final". Akan tetapi, bank perumahan itu sudah menyiapkan beberapa pola.
"Kita menyarankan beberapa pola, agak shifting dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Apakah polanya menggunakan dana abadi, atau langsung ke Tapera, ini ada beberapa pilihan. Kita kasih beberapa pilihan dan itu diskusinya akan dilanjutkan lagi," ujarnya.
Sebelumnya Anggota Komisi XI RI, Mukhamad Misbakhun, mengusulkan berbagai dana murah yang saat ini dikelola pemerintah digeser ke BTN untuk memberikan daya gedor lebih tinggi terhadap pembangunan perumahan nasional dan mengatasi backlog.
Hal itu ia sampaikan di Webinar Prospek Pembiayaan Perumahan di Tahun Politik yang diadakan oleh BTN dan Akurat.co belum lama ini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini: Man City vs Fulham, Newcastle vs Arsenal
- 7Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 8Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 9Indonesia Tingkatkan Akses Pasar di Uni Eropa Lewat Penandatanganan IEU-CEPA
- 10Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata









