Sudah 70 Persen, Kementerian PU Kebut Pembangunan 245 Huntara di Batangtoru

Salah satunya adalah Huntara Batangtoru yang berlokasi di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntara dilakukan agar masyarakat terdampak dapat segera meninggalkan tenda darurat dan menempati hunian yang lebih layak, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang terpenting masyarakat bisa masuk ke rumah, keluar dari tenda. Kita dorong percepatan pembangunan hunian-hunian sementara di beberapa tempat, agar masyarakat bisa tinggal dengan aman dan layak,” kata Dody dikutip dari laman Kemeterian PU, Sabtu (21/2/2026).

Baca Juga: Menteri Dody Percepat Huntara di Aceh, Target Nol Warga di Tenda Saat Ramadan

Di Batangtoru, akan dibangun sebanyak 245 unit huntara yang tersebar dalam 21 blok. Seluruh unit tersebut rencananya diperuntukkan bagi sekitar 245 kepala keluarga (KK) warga terdampak banjir.

Hingga saat ini, progress fisik pembangunan Huntara Batangtoru telah mencapai sekitar 70 persen. Sejumlah alat berat dikerahkan guna mempercepat pekerjaan, antara lain excavator, concrete mixer (car mix), dump truck, bulldozer, dan vibro roller. 

Secara teknis, bangunan huntara menggunakan sistem modular dengan struktur rangka baja ringan yang dirancang kokoh dan cepat dibangun tanpa mengurangi standar mutu konstruksi. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kecepatan, kualitas, dan keselamatan kerja.

Kawasan Huntara Batangtoru juga dilengkapi fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tinggal sementara, antara lain mushola, gedung serbaguna, lapangan futsal, ruang komunal, taman bermain anak, toilet komunal, instalasi listrik dan pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi.

Kementerian PU berkomitmen memastikan hunian sementara dapat segera dimanfaatkan masyarakat terdampak sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus menjaga kelayakan lingkungan dan keberlanjutan pelayanan dasar selama masa pemulihan pascabencana.