AS Perketat Pembatasan Ekspor Chip AI untuk Pertahankan Dominasi Teknologi

AKURAT.CO Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi memperketat aturan ekspor chip dan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Langkah ini bertujuan mempertahankan dominasi teknologi AS sambil membatasi akses negara-negara seperti China, Rusia, Iran dan Korea Utara.

Aturan baru ini membatasi jumlah chip AI yang bisa diekspor ke sebagian besar negara, namun tetap memberikan akses penuh kepada sekutu utama AS seperti Jepang, Inggris dan Korea Selatan.

Kebijakan ini sekaligus melindungi kepentingan keamanan nasional serta memperkuat posisi AS dalam pengembangan teknologi AI.

"AS memimpin AI sekarang, baik pengembangan AI maupun desain chip AI, dan sangat penting bagi kita untuk tetap seperti itu," kata Gina Raimondo, selaku Sekretaris Perdagangan, dikutip dari Reuters.com, Rabu (15/1/2025).

Chip AI canggih, termasuk unit pemrosesan grafis (GPU) yang banyak digunakan untuk pusat data dan pelatihan model AI, menjadi fokus utama kebijakan ini.

Produsen chip terkemuka seperti Nvidia dan AMD akan terpengaruh, dengan saham Nvidia turun 5 persen dan AMD turun 1 persen setelah pengumuman.

Selain itu, penyedia layanan cloud seperti Microsoft, Google dan Amazon akan dapat mengajukan otorisasi global untuk membangun pusat data di negara-negara tertentu, tanpa memerlukan lisensi ekspor tambahan.

Namun, mereka tetap harus memenuhi persyaratan keamanan dan hak asasi manusia.

Kebijakan ini membagi negara-negara menjadi tiga tingkatan. Sekutu dekat seperti Jepang dan Belanda hampir tidak terkena aturan ini.

Negara lain, seperti Singapura dan Arab Saudi, menghadapi pembatasan tertentu, sementara China, Rusia dan Iran sama sekali dilarang menerima teknologi tersebut.

Pemerintah China menanggapi kebijakan ini dengan menegaskan akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.

Meski menuai kritik, termasuk dari Nvidia yang menyebut kebijakan ini 'terlalu luas', AS tetap berkomitmen mencegah teknologi AI digunakan untuk kepentingan militer negara pesaing.

Menurut penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional dalam jangka panjang.