Mengenal Gerakan #JulidFiSabilillah di Medsos yang Bikin Prajurit Israel Ketar-ketir

AKURAT.CO - Dalam konflik online dengan Israel, gerakan #JulidFiSabilillah asal Indonesia menciptakan doxxing dan cyberbullying terhadap prajurit IDF Israel.

Gerakan #JulidFiSabilillah artinya mencela orang di jalan Tuhan. Ini bertujuan untuk melawan narasi negatif tentang warga Palestina dan menanggapi perayaan tentara Israel di Gaza.

Seorang warga Indonesia, menggunakan nama pena Erlangga Greschinov, memulai gerakan #JulidFiSabilillah setelah melihat tentara Israel merayakan di Gaza. Gerakan tersebut mencoba mempengaruhi pandangan terhadap warga Palestina dan menangkal propaganda Israel dengan menggunakan troll dan disinformasi.

Meskipun beberapa warga Malaysia turut bergabung, fokus utama gerakan adalah memobilisasi netizen Indonesia. Erlangga menyatakan bahwa meskipun tidak bisa berbahasa Melayu, dia menyambut partisipasi dari individu di negara lain.

Baca Juga: Di Balik Stresnya IDF, Ternyata Ini Sosok Erlangga Greschinov, Dijuluki Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Anti-Israel

Terkait dengan potensi tindakan hukum, Erlangga tidak khawatir karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sebaliknya, dia menyambut warga Israel yang merasa terancam untuk mengambil langkah hukum di Indonesia.

Dr. Joanne Lim, seorang profesor di Universitas Nottingham Malaysia, menyebut aktivisme ini sebagai tanggung jawab yang menghubungkan, di mana netizen merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk menentang kekejaman di Gaza.

Meskipun menilai doxing sebagai respons putus asa, dia mengingatkan bahwa bentuk aktivisme yang lebih efektif adalah menyerukan tindakan nyata untuk meringankan penderitaan akibat konflik.

Di Malaysia, meskipun tanpa gerakan terkoordinasi, netizen lokal menyerang pendukung Israel.

Misalnya, pengguna X @mechanics_watch dari Malaysia yang mendukung Israel mengalami serangan online setelah postingnya dibanjiri komentar dan ancaman untuk mengungkap identitasnya kepada polisi dan pejabat pemerintah.