Akurat Logo

Mahfud MD Ingatkan Prabowo, Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Terancam Tidak Sah

Putri Dinda Permata Sari | 20 November 2026, 14:06 WIB
Mahfud MD Ingatkan Prabowo, Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Terancam Tidak Sah
Mahfud MD.

AKURAT.CO Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI agar mencermati jadwal sidang pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.

Mahfud menilai, sidang tersebut berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara sah apabila Presiden belum menyerahkan dua nama calon wapres kepada MPR hingga 19 November 2026 pukul 00.00 WIB.

Peringatan itu disampaikan Mahfud melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd, Jumat (20/11/2026).

Ia menyoroti ketentuan tenggat pengajuan calon dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Tata Tertib MPR.

"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," tulis Mahfud.

Menurut Mahfud, UUD 1945 mengatur bahwa Presiden harus mengajukan dua calon pengganti wapres paling lambat 14 hari sebelum Sidang MPR.

Namun, ia menyoroti ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR yang, menurut penafsirannya, menggunakan penghitungan hari kerja, bukan hari kalender.

Karena itu, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang pemilihan wapres disesuaikan menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon dari Presiden.

Langkah tersebut dinilai lebih aman untuk menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.

"Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujarnya.

Mahfud memberikan simulasi jika Presiden menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026, sidang pemilihan wapres sebaiknya ditunda hingga 10 Desember 2026.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila nama calon baru diserahkan setelah Presiden kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC), penghitungan 14 hari kerja harus dimulai sejak MPR menerima pengajuan tersebut.

Meski menyarankan penundaan, Mahfud mengingatkan bahwa penyesuaian jadwal tetap harus berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wapres.

"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR," tuturnya.

Baca Juga: PP Pemuda Muhammadiyah Nilai Dasco Layak Jadi Wapres karena Diterima Semua Pihak

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.