Akurat Logo

Kerja Sama dengan Puspom TNI, KPK Sudah Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto

Saeful Anwar | 18 November 2026, 17:07 WIB
Kerja Sama dengan Puspom TNI, KPK Sudah Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto
Eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto.

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Pemeriksaan terhadap Suharyanto berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Dalam proses tersebut, penyidik KPK berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk meminta keterangan yang bersangkutan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Suharyanto diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana dikutip Rabu (18/11/2026).

Budi menjelaskan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah saksi dari unsur TNI, termasuk pejabat BNPB di tingkat deputi dan Korsespim.

Penyidik mendalami proses pengadaan barang dan jasa, terutama mekanisme penunjukan langsung terhadap sejumlah vendor atau penyedia.

KPK juga menelusuri dugaan pemberian komisi ilegal atau kickback kepada pihak internal BNPB melalui mekanisme penunjukan langsung tersebut.

“Diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana tersebut, kemudian ada beragam modus kickback,” ujar Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster.

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam klaster ini, KPK menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB sekaligus adik Suharyanto, sebagai tersangka.

Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan suap dari pihak swasta selaku vendor kepada pihak internal BNPB.

Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit selaku kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK menduga terdapat penerimaan suap senilai Rp4,8 miliar, emas seberat 325 gram, serta uang dalam mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat.

Baca Juga: KPK Periksa Pengusaha Lauw Juanda Lesmana dalam Kasus TPPU Rita Widyasari

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.