Menko Yusril: Putusan MK dan MA Soal Dokumen Pendidikan Gibran Sudah Final, Sudah Tidak Bisa Diapa-apakan Lagi

AKURAT.CO Putusan Mahkamah Agung terkait surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bersifat final.

Demikian dikatakan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final, oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK (peninjauan kembali) atas putusan itu," jelasnya.

Yusril mengatakan, putusan tersebut terkait perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Gibran Minta Waktu untuk Buktikan Keabsahan Dokumen Pendidikannya

MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kemendikdasmen, mencabut surat keterangan itu.

Menurut Yusril, putusan tersebut berlaku secara surut atau ex tunc, yakni sejak surat diterbitkan pada Agustus 2019.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," katanya.

Yusril menjelaskan, Gibran tidak lagi dapat mengajukan banding atas putusan tersebut karena pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat. Setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," ujarnya.