Dukung Literasi Jadi Syarat Pengurangan Masa Tahanan, Pakar Hukum: Bikin Pembinaan Lapas Lebih Terukur

AKURAT.CO Usulan Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, agar kemampuan membaca dan menulis menjadi indikator dalam pengurangan masa tahanan warga binaan turut mendapat dukungan Pakar Hukum Pidana UIN Syarif Hidayatullah, Andi Syafran.

Menurut Andi, hal tersebut baik diterapkan, agar para warga binaan dapat membuat proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) lebih terukur dan terkontrol. Pasalnya, masa menjalani pidana seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan warga binaan.

"Dengan keterbatasan para tahanan di dalam lapas. Mereka itu menjadi jauh lebih bisa terukur dan bisa dikontrol, dan menurut saya itu sesuatu yang sangat baik," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Andi menilai pendidikan dan literasi yang diterima warga binaan selama di dalam lapas dapat lebih bermanfaat. Bekal pengetahuan tersebut juga dapat membantu mereka beradaptasi setelah kembali ke masyarakat.

"Itu adalah sesuatu yang sangat baik sehingga akhirnya memang masa mereka di dalam tahanan itu betul-betul bermanfaat. Dengan pengetahuan yang diberikan saat mereka keluar dari lapas maka hal tersebut lebih berguna dan lebih mudah beradaptasi di dalam masyarakat," jelasnya.

Baca Juga: Bukan Sekadar Hukuman, Napi Dinilai Layak Diberi Remisi Berkat Aktivitas Menulis dan Membaca

Kendati demikian, program tersebut perlu didukung dengan sarana pendidikan yang memadai. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan kurikulum, tenaga pengajar, hingga fasilitas pendidikan di dalam lapas.

"Tentu juga ini harus didukung penunjang yang sepadan ya, misalnya kurikulum yang disiapkan dengan baik, kemudian tenaga pengajarnya, berikut juga fasilitas pendidikan termasuk misalnya ruang baca dan perpustakaan yang tersedia juga di lapas," ujar Andi.

Ia optimistis program tersebut dapat memberikan dampak positif bagi warga binaan. Salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak kriminal adalah kurangnya pengetahuan dan literasi.

"Salah satu alasan mereka berbuat kriminal disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan literasi. Harapannya bisa membawa dampak positif akhirnya buat mereka, begitu dengan bekal pengetahuan yang diberikan selama mereka di tahanan. Dan akhirnya tahanan punya nilai dan makna yang lebih positif buat mereka," Andi menerangkan.

Ia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut perlu memperhatikan kemampuan anggaran negara. Jika usulan tersebut disepakati DPR dan menjadi kebijakan, maka perlu diperjelas sumber dan mekanisme penganggarannya.