Selangkah Lagi Jadi UU, Ini Isi Penting RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

AKURAT.CO Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyatakan, pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua di DPR RI sebelum diambil keputusan dalam rapat paripurna.

Yassierli mengatakan, RUU tersebut disusun untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

Penguatan itu diarahkan agar pengawasan berjalan efektif, profesional, proporsional, serta memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

“Berdasarkan seluruh hasil pembahasan bersama DPR RI dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh seluruh pandangan serta masukan dalam proses pembahasan, pemerintah menyatakan dapat menerima RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan menyetujui agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua untuk selanjutnya diambil keputusan dalam rapat paripurna DPR RI,” kata Yassierli dalam rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan juga disusun untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta menyelaraskan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang selama ini tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah memandang bahwa RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki arti penting dalam memberikan pelindungan, kepastian hukum, dan sekaligus menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, serta menyelaraskan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini 6 Oktober 2026: Taurus, Leo hingga Virgo Punya Peluang Besar

Yassierli mengatakan, RUU tersebut juga memperkuat pelindungan bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, hingga pengusaha.

Selain itu, RUU menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi.

Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta keseimbangan hak, kewajiban, dan kepentingan para pihak dalam hubungan industrial juga menjadi perhatian.

“RUU ini menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi, memperhatikan aspek K3, serta keseimbangan hak, kewajiban, dan kepentingan para pihak dalam hubungan industrial,” ujarnya.

Dengan persetujuan pemerintah tersebut, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan akan memasuki pembicaraan tingkat dua di DPR RI sebelum selanjutnya diputuskan dalam rapat paripurna.