KPK Periksa Lagi Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Skandal Korupsi Kuota Haji

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur, Rabu (1/7/2026).
Fuad bakal diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Selain Fuad Hasan Masyhur, penyidik juga memanggil lima saksi lainnya, yakni Direktur PT Thayiba Tora Artha, Hanif; Direktur PT Madani Prabu Jaya, Hud Rifki Assegaf; Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata, Ali Makki; karyawan Maktour Travel, Ulfaiza; serta M Lutfi Makki yang merupakan PSTH2 Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah periode 2021-2024.
Sebelumnya, Fuad telah beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik KPK.
Baca Juga: KPK Harap Yaqut Cholil Qoumas Segera Pulih agar Proses Hukum Kasus Kuota Haji Berlanjut
Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, Fuad diduga memiliki peran penting sebagai Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) dalam proses pengaturan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
KPK menduga Fuad bersama sejumlah pihak swasta menginisiasi perubahan komposisi pembagian kuota haji tambahan dari skema yang diatur undang-undang, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, menjadi skema 50:50.
Penyidik juga menduga Fuad mengetahui proses distribusi kuota haji khusus tambahan kepada sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), termasuk perusahaan yang terafiliasi dengan Maktour. Karena itu, keterangannya dinilai penting untuk melengkapi berkas penyidikan perkara.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba.
KPK menduga penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji tambahan tersebut menyebabkan keuntungan tidak sah bagi sejumlah penyelenggara haji khusus dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp622 miliar.
Baca Juga: KPK Dalami Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengelolaan Kuota Haji Khusus
Penyidik masih terus melengkapi alat bukti serta membuka kemungkinan mendalami peran pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global







