Kasus Silmy Karim Jadi Alarm Reformasi, Kementerian Imipas Harus Berbenah Total

AKURAT.CO Kasus korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Kementerian Imipas.

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mengatakan, penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya bertujuan mengungkap pelaku tindak pidana korupsi tetapi juga menjadi peringatan penting bagi seluruh institusi negara, agar memperkuat tata kelola dan pengawasan internal.

"Ini saatnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berbenah diri. Reformasi birokrasi harus dijalankan secara serius agar pelayanan publik berjalan bersih, akuntabel, dan berintegritas," ujarnya, kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah menyusul penetapan Silmy Karim bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan dokumen imigrasi.

Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Baca Juga: KPK Bongkar Skandal Pemerasan di Imigrasi, Silmy Karim Terima Setoran Rp100 Juta per Minggu

Menurut Abdullah, kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi kementerian. Agar praktik korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terjadi dalam pelayanan publik.

Ia juga meminta penguatan sistem pengawasan internal dilakukan secara serius untuk menutup celah terjadinya pelanggaran.

Di sisi lain, ia menyatakan dukungan terhadap langkah KPK dalam mengusut perkara tersebut hingga tuntas.

"Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. Kasus ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu," katanya.

Menurut Abdullah, proses hukum harus berjalan secara profesional, independen, dan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Baca Juga: Diduga Nikmati Setoran Pemerasan WNA, Harta Wamen Imipas Silmy Karim Tembus Rp234 Miliar

"KPK harus mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus ini sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," ujarnya.

Abdullah menambahkan, sebagai mitra kerja aparat penegak hukum, Komisi III DPR akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.