AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Gedung A Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (20/5/2025), dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penggeledahan tersebut.
"Benar, tim KPK sedang melakukan penggeledahan di Kemnaker," ujar Budi saat dikonfirmasi.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, turut membenarkan, penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan pengelolaan tenaga kerja asing (TKA).
"Penggeledahan ini terkait dengan dugaan suap dan/atau gratifikasi dalam pengurusan TKA," kata Fitroh.
Namun, hingga saat ini, KPK belum merinci secara resmi konstruksi perkara maupun identitas pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Komisi V DPR Akan Gelar RDP Bersama Driver Ojol, Dorong Regulasi Transportasi Online
Penyidikan masih berlangsung, dan publik diminta untuk bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK.
Lembaga antirasuah itu menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk korupsi, termasuk yang menyangkut isu strategis seperti pengelolaan tenaga kerja asing.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Contoh Teks Pidato Hari Santri 2026 Singkat dan Lucu, Mudah Dihafal!
- 2Tumbang Lawan Lazio, Juventus Mulai Pertimbangkan Depak Luciano Spalletti dan Bidik Antonio Conte
- 3Link Twibbon Hari Santri 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Memasangnya
- 4Prediksi Skor Lille vs Galatasaray: Duel Sengit Demi Poin Perdana Liga Champions
- 5Prediksi Skor Aston Villa vs Viking 22 Oktober 2026: Tuan Rumah Diunggulkan Menang
- 620 Link Twibbon Hari Santri Nasional 2026 Gratis untuk Dibagikan ke Media Sosial
- 7Siapa Aktivis Greenpeace yang Viral di Bundaran HI? Ini Profil dan Pesan Aksinya
- 8Prediksi Skor Sporting CP vs LASK Linz 22 Oktober 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 9Perusahaan Asing Harus Bertanggung Jawab Atas Karhutla, Prabowo: Kita Cabut Izinnya
- 10Prabowo Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ekonomi Keluarga Jadi Fondasi Kekuatan Bangsa









