PKS Minta Penegak Hukum Usut Tuntas 'Blok Medan' yang Seret Nama Bobby dan Kahiyang

AKURAT.CO Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta penegak hukum untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap keterangan Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.
Di mana, ada kawasan tambang nikel milik putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu, di Kabupaten Halmahera Timur bernama 'Blok Medan' yang mendapat perlakuan khusus terkait izin usaha tambang.
"Sekiranya info tersebut benar maka makin menambah runyam dunia pertambangan minerba (mineral dan batubara) yang sudah memprihatinkan. Tapi kalau info tersebut hanya gosip maka perlu ada klarifikasi dari Abdul Gani Kasuba," ujar Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Baca Juga: KPK Angkat Bicara Soal Nama Bobby Nasution Muncul dalam Sidang Korupsi Mantan Gubernur Malut
Dia menilai, pengusutan informasi yang menyeret nama-nama besar seperti Kahiyang dan suaminya, Bobby Nasution dalam kasus korupsi ini memerlukan penanganan yang objektif. Dia juga meminta ada transparansi dalam pengusutan kasus tersebut.
"Kasus ini sangat penting karena melibatkan sosok spesial dari keluarga Istana yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Usut secara profesional, jangan sampai aparat penegak hukum terkesan lemah menghadapi kasus ini," tegasnya.
Dalam sidang kasus korupsi Abdul Gani Kasuba, muncul adanya kesaksian tentang pengurusan izin usaha tambang untuk perusahaan yang diduga milik Bobby Nasution. Abdul Gani Kasuba disebut menggunakan kode 'Blok Medan' untuk pengurusan izin tambang Bobby.
Namun, Abdul Gani Kasuba mengaku istilah 'Blok Medan' dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik istri Bobby, yakni Kahiyang Ayu yang tak lain adalah anak kedua dari Presiden Jokowi.
Dia pun menuntut penegak hukum untuk mengusut pengakuan Abdul Gani Kasuba yang kini tengah menjalani sidang perkara suap agar tidak terjadi bola liar politik dan dapat merugikan salah satu pihak.
"Pengusutan harus dilakukan secara profesional dan transparan, karena kasus ini dapat menjadi barometer untuk mengukur kinerja aparat penegak hukum," ungkap Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 2Yusril Tajam Balas Sindiran Saiful Mujani soal Undangan Sjafrie: Jumud! Menko Bukan Atasan Menteri
- 3Potensi Perubahan Status Pasar Saham RI Dapat Picu Arus Modal Keluar, Peringkat Kredit Jadi Kunci
- 4Citi Lihat Peluang Bisnis dari Ledakan AI, Bidik Pembiayaan Infrastruktur Data Center
- 5Rupiah Terancam Tembus Rp19.000 pada 2027, Ini Pemicunya
- 6Manufaktur, Lembaga Keuangan, dan Pertanian Bisa Jadi Sektor Potensial Penyaluran Kredit Bank, Ini Alasannya
- 7Raih Penghargaan SDGs Action Awards 2026, PGE Perluas Strategi Bisnis Berbasis Keberlanjutan
- 8BI Rate Diprediksi Stabil, Kenaikan Bunga Perbankan Tetap Harus Diwaspadai
- 9Ketua DPD Usul Jumlah Wapres Ada Tiga, Gagasan Sudah Muncul Sejak 2019
- 10Indonesia Tingkatkan Akses Pasar di Uni Eropa Lewat Penandatanganan IEU-CEPA





