KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Mudhlor Tersangka Pemotongan Insentif ASN

Adalah Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri yang membenarkan penetapan Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Mudhlor sebagai tersangka.

 

"Betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (16/4/2024).

 

 

Namun Ali belum dapat menjelaskan lebih detail terkait peran dan sangkaan pasal untuk Gus Muhdlor. Dia mengatakan KPK akan menjelaskan perkembangan kasus itu secara bertahap.

 

"Perkembangan dari penanganan perkara ini, akan kami sampaikan bertahap pada publik," kata Ali.

 

Disampaikan Ali, Penetapan Gus Muhdlor sebagai tersangka sebagaimana keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi, termasuk keterangan para Tersangka dan juga alat bukti lainnya.

 

 

"Dengan temuan tersebut, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggung jawabkan di depan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang," kata Ali.

 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo nonaktif Siska Wati sebagai tersangka. Siska diduga memotong insentif ASN pada 2023. Total uang yang dipotong dari para ASN BPPD itu mencapai Rp2,7 miliar.

 

Insentif itu seharusnya didapatkan para pegawai BPPD Sidoarjo atas capaian perolehan pajak sebesar Rp1,3 triliun yang dikumpulkan selama 2023. Namun Siska diduga memotong duit itu 10-30 persen.

 

Dalam OTT yang dilakukan KPK, Kamis (25/1/2024), KPK mengamankan duit Rp69,9 juta dari total Rp2,7 miliar yang dikumpulkannya dengan memotong insentif ASN.

 

Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Mudhlor sendiri pernah diperilsa sebagai saksi dalam perkara ini, Jumat (16/2/2024). Seperti kebanyakan pihak yang diperiksa penegak hukum, Gus Mudhlor juga membantah telah menerima uang dalam dugaan kasus korupsi itu. Dia menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi ini menjadi pembelajaran bagi Pemkab Sidoarjo agar mengelola pemerintahan secara transparan.