Adu Gagasan Soal Pemberantasan Korupsi di KPK, Pakar BRIN: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Paling Logis

AKURAT.CO Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi pada acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di KPK, Rabu (17/1/2024) malam.

Pakar atau pengamat politik dari Badan Research dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai, capres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, tampil paling ciamik karena memaparkan strategi pemberantasan korupsi paling logis.

“Dari ketiga paslon yang memaparkan, yang menyampaikan secara logis dan sistematis adalah paslon nomor 1, termasuk sektor-sektor prioritas yang harus menjadi perhatian utama dalam pemberantasan korupsi,” ujar Romli, kepada Akurat.co, di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Baca Juga: Mahfud MD Wanti-wanti Pemerintah Jangan Gunakan Anggaran untuk Kepentingan Politik

Selaras dengan gagasan Anies, Romli juga menyoroti gagasan yang diberikan oleh Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ia memuji tentang tawaran digitalisasi dalam sistem keuangan serta penghilangan rangkap jabatan yang diberikan Ganjar.

“Paslon nomor 3 juga menyampaikan bagaimana untuk mengurangi korupsi dengan menawarkan digitilisasi dalam sistem keuangan, menghilangkan rangkap jabatan dan kepastian hukum,” ungkap Romli. 

Sedangkan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ia menilai gagasan atau komitmen yang diberikan bersifat umum atau normatif, sebab Prabowo hanya memaparkan yang sudah dilakukan oleh KPK, seperti akan memimpin KPK secara langsung.

Baca Juga: Apple Geser Posisi Samsung sebagai Produsen Ponsel Terbesar Dunia

“Paslon nomor 2 bersifat umum, hanya sependapat dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPK, akan memimpin korupsi langsung,” tutur Romli.

Dia pun turut menyorot komitmen Prabowo untuk menaikan gaji para pejabat yang dinilainya berpotensi untuk melakukan korupsi. Dengan harapan, setelah sejahtera, para pejabat tersebut tidak tergoda untuk korupsi.

“Tapi terkait dengan menaikkan gaji, bisa debat-able. Apakah karena faktor gajinya kecil mereka melakukan korupsi. Lalu mengapa mereka yang bergaji besar banyak yang melakukan korupsi. Saya kira faktornya bukan gajinya kecil atau besar, tapi terkait masalah pencegahan dan sanksi yang masih ringan,” tutup Romli.