KPK: Korupsi Pengadaan Tanah Di Pulogebang Rugikan Negara Ratusan Miliar

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, merugikan keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, tim penyidik terus mencari bukti tambahan terkait kasus, tersebut, salah satunya dengan menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

"Perkara ini terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Sejauh ini diduga ratusan miliar rupiah," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Menurut Ali, penyidik KPK sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk mengusut kasus tersebut. Bukti-bukti itu bertambah dari hasil penggeledahan yang dilakukan di enam ruangan di Gedung DPRD DKI dengan mengamankan berbagai dokumen dan sejumlah alat bukti elektronik.

"KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan ada dugaan perbuatan melawan hukum, termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka. Namun tentu nanti kami akan umumkan pada saatnya setelah seluruh proses penyidikan telah cukup," jelasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di Gedung DPRD DKI untuk menemukan bukti baru kasus korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Tim penyidik melakukan penggeledahan ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI.