Auditor BPK Ungkap Enam Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Kuota Haji 2023–2024

AKURAT.CO Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), M. Ramadhani, membeberkan enam temuan yang dinilai berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan kuota haji tambahan di Kementerian Agama periode 2023–2024. Temuan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Ramadhani hadir sebagai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan tim auditor BPK terhadap kebijakan dan tata kelola kuota haji pada masa kepemimpinan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam persidangan, salah satu persoalan yang disoroti adalah pembagian kuota haji tambahan dengan proporsi sama besar, yakni 50 persen untuk jemaah haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, hasil raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama tanggal 27 November 2023, dan Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024,” ungkap Ramadhani.

Temuan kedua berkaitan dengan penetapan alokasi kuota tambahan untuk haji khusus. Menurut keterangan auditor, Yaqut telah menentukan porsi kuota tersebut sebelum pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 27 November 2023.

Baca Juga: Wamenhaj Buka Peluang Warga Non-Muslim Terlibat dalam Pelayanan Haji

BPK juga mempersoalkan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1156 Tahun 2023 dan KMA Nomor 130 Tahun 2024. Kedua keputusan itu disebut menggunakan tanggal mundur atau backdate, sehingga secara administratif seolah-olah memberikan waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) selama 30 hari.

Namun, auditor menyebut kondisi faktual menunjukkan calon jemaah hanya memiliki waktu lima hari untuk melakukan pelunasan.

“Namun, secara faktual manipulasi tanggal tersebut memangkas waktu pelaksanaan bagi jemaah hanya menjadi 5 hari, yang mengakibatkan 4.204 calon jemaah haji khusus yang dapat melakukan pelunasan pembayaran Bipih khusus dari 9.400 jemaah yang berhak lunas,” jelasnya.

Temuan berikutnya menyangkut tidak dipublikasikannya kedua keputusan menteri tersebut melalui situs resmi haji Kementerian Agama maupun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenag. Kondisi itu dinilai membatasi akses masyarakat terhadap informasi mengenai pembagian kuota tambahan.

Auditor juga menyoroti pencantuman alokasi 50 persen kuota tambahan untuk haji khusus dalam nota kesepahaman antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Menurut BPK, kesepakatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendukung perubahan proporsi kuota haji khusus melalui KMA Nomor 130 Tahun 2024, meskipun ketentuan yang dirujuk menetapkan kuota haji khusus sebesar 8 persen.

Temuan keenam berkaitan dengan keterangan bahwa Yaqut pernah menyampaikan kepada Forum Sathu mengenai penunjukan Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai perwakilannya dalam komunikasi terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2024.

Baca Juga: Jadwal Perjalanan Haji 2027: Kloter Pertama Terbang 11 April

Dalam perkara ini, Yaqut tidak menjadi satu-satunya terdakwa. Tiga nama lain yang turut diadili adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Seluruh temuan tersebut merupakan keterangan auditor dalam persidangan dan menjadi bagian dari materi pembuktian perkara. Penilaian akhir mengenai terbukti atau tidaknya dugaan penyimpangan tetap menjadi kewenangan majelis hakim.