Pengamat: Muktamar Ke-35 NU Harus Jadi Momentum Akhiri Faksionalisme

AKURAT.CO Pengamat sosial-politik Fachry Ali menilai Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) harus menjadi momentum strategis untuk mengakhiri faksionalisme di tubuh organisasi. Menurutnya, forum permusyawaratan tertinggi NU itu perlu menghasilkan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh elemen Nahdliyin sekaligus menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik eksternal.

Fachry Ali menyampaikan, Muktamar Ke-35 NU tidak boleh berhenti sebagai ajang pergantian kepemimpinan, tetapi harus menjadi ruang rekonsiliasi bagi seluruh kelompok di lingkungan NU.

Menurutnya, penyelesaian faksionalisme menjadi prasyarat penting agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tetap memiliki legitimasi dan kewibawaan di hadapan warga Nahdliyin.

"Harus mampu menciptakan muktamar yang melahirkan sebuah situasi di mana faksionalisme di dalam NU itu bisa hilang," ujar Fachry, dikutip Minggu (19/7/2026).

Baca Juga: M. Nuh Ajak Warga NU Jaga Kerukunan, Muktamar ke-35 NU Diharapkan Jadi Reuni Penuh Kegembiraan

Ia mengingatkan, apabila konflik internal tidak terselesaikan, para kiai dan pesantren yang memiliki basis sosial kuat berpotensi bergerak secara mandiri tanpa mengacu pada kepemimpinan pusat.

Fachry menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk "anarkisme lokal", yakni ketika kekuatan-kekuatan NU di daerah berjalan berdasarkan otoritas masing-masing sehingga koordinasi organisasi melemah.

Menurutnya, karakter NU yang selama ini bertumpu pada jaringan pesantren dan kiai merupakan kekuatan besar. Namun, apabila kepemimpinan pusat kehilangan legitimasi, struktur desentralistis tersebut justru dapat berkembang menjadi fragmentasi organisasi.

Karena itu, ia menilai Muktamar Ke-35 NU harus menghasilkan pemimpin yang mampu berdiri di atas seluruh kelompok, mengayomi jaringan pesantren, serta menjaga NU tetap mandiri dari berbagai kepentingan politik di luar organisasi.

Selain itu, Fachry menegaskan bahwa kemandirian politik NU tidak berarti berubah menjadi partai politik. Yang dibutuhkan, katanya, adalah kemampuan organisasi menentukan agenda sendiri berdasarkan kebutuhan warga Nahdliyin.

Agenda tersebut mencakup penguatan pesantren dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan peran NU dalam kehidupan kebangsaan.

Ia juga berharap para peserta muktamar hadir tidak hanya dengan kemampuan politik dan intelektual, tetapi juga membawa komitmen moral untuk menjaga persatuan organisasi.

Baca Juga: Peran Strategis Nahdlatul Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Menurut Fachry, jika mampu mengakhiri faksionalisme dan membangun agenda bersama, NU akan semakin kokoh sebagai organisasi masyarakat sipil yang mandiri, berwibawa, dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Selain memilih Ketua Umum PBNU periode berikutnya, forum tersebut juga akan membahas berbagai agenda strategis terkait arah organisasi pada abad kedua Nahdlatul Ulama.