DPR RI Beri Catatan Soal Layanan Jemaah Lansia pada Penyelenggaraan Haji 2026

AKURAT.CO Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji memberikan sejumlah catatan terhadap pelayanan bagi jemaah lanjut usia (lansia) dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Arab Saudi.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai masih ada sejumlah fasilitas dan layanan yang belum ramah bagi jemaah lansia, terutama di area hotel dan layanan kesehatan.

“Satu, fasilitas lansia di hotel. Kursi roda, pegangan di kamar mandi, dan akses pintu yang ramah lansia masih terbatas. Beberapa hotel belum memiliki ramp yang memadai,” ujar Rieke, Kamis (21/5/2026).

Selain fasilitas hotel, DPR juga menyoroti antrean layanan kesehatan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang dinilai masih cukup panjang pada jam-jam sibuk.

Baca Juga: DPR RI Kecewa dengan Penyelenggaraan Haji 2026: Jemaah Haji Kena Pungli Transportasi di Makkah

“Antrean pemeriksaan masih panjang, terutama pada jam sibuk. Jumlah tenaga medis perlu ditambah saat puncak kedatangan,” katanya.

Rieke juga menyoroti proses administrasi rujukan jemaah dari KKHI menuju rumah sakit di Arab Saudi yang dinilai masih memakan waktu lama, terutama untuk kondisi darurat.

Tak hanya itu, edukasi kesehatan bagi jemaah lansia juga disebut belum merata, khususnya terkait pencegahan dehidrasi dan kelelahan selama menjalankan ibadah haji.

“Sosialisasi pencegahan dehidrasi dan kelelahan masih belum merata, terutama bagi jemaah dengan keterbatasan bahasa,” ujarnya.

Meski memberikan sejumlah catatan, Timwas DPR tetap mengapresiasi beberapa peningkatan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Salah satunya adalah peningkatan kualitas akomodasi bagi jemaah reguler yang kini disebut mulai mendapatkan hotel bintang lima di kawasan Markaziyah, Madinah.

“Sebelumnya hanya untuk jemaah khusus. Ini lompatan signifikan,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Baca Juga: UIN SATU Tulungagung Larang Nobar Film Pesta Babi di Kampus, Sebut Pemutaran Harus Berizin

Selain itu, DPR juga menilai layanan imigrasi dan transportasi mengalami perbaikan. Menurut Rieke, layanan bus antarkota, bus Shalawat 24 jam, dan bus masyair telah berjalan sesuai jadwal dengan dukungan petugas yang dinilai lebih responsif.

“Program Murur dan Tanazul efektif mengurangi kepadatan di Muzdalifah dan melindungi jemaah lansia serta risiko tinggi,” pungkasnya.