Korupsi Pertamina Patra Niaga: Ini Hukum Oplos BBM Pertalite Jadi Pertamax Perspektif Islam

AKURAT.CO Kasus dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga yang melibatkan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) menjadi sorotan tajam.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Modus yang dilakukan adalah membeli Pertalite (RON 90) dengan harga yang lebih rendah, kemudian mengoplosnya menjadi Pertamax (RON 92) dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Praktik ini dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

Dari sudut pandang Islam, tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam perdagangan.

Baca Juga: Bantah Isu Pertamax Oplos, Patra Niaga: di Terminal Utama Cuma Injeksi Warna dan Aditif, Bukan Mengubah RON

Islam sangat menekankan pentingnya transaksi yang jujur dan transparan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." (QS. Al-Syu'ara: 183)

Ayat ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk kecurangan dalam transaksi, termasuk pengurangan kualitas atau kuantitas barang tanpa sepengetahuan pembeli.

Mengoplos BBM dengan kualitas lebih rendah namun dijual dengan harga lebih tinggi adalah bentuk nyata pengurangan hak pembeli dan menyebabkan kerusakan dalam tatanan ekonomi.

Rasulullah SAW juga memperingatkan tentang kecurangan dalam perdagangan:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa yang menipu, maka ia bukan bagian dari golongan kami." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan betapa kerasnya Islam mengecam praktik penipuan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks kasus ini, pengoplosan BBM untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengorbankan hak konsumen adalah bentuk nyata dari penipuan.

Baca Juga: Pertamax Oplos Rugikan Negara Rp193,7 Triliun dan Masyarakat!

Lebih jauh, dampak korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memberatkan rakyat melalui kenaikan harga bahan bakar yang tidak seimbang dengan kualitasnya.

Islam juga melarang tindakan yang menyebabkan mudarat atau kerugian bagi masyarakat luas. Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membuat bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya." (HR. Ibnu Majah)

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pengoplosan BBM ini memenuhi unsur jarimah (tindak pidana) karena mengandung unsur penipuan (gharar), pengurangan hak (tatfif), dan tindakan merugikan (dharar).

Oleh karena itu, pelaku korupsi semacam ini seharusnya mendapat sanksi tegas sesuai prinsip keadilan Islam.

Kasus korupsi Pertamina Patra Niaga ini menjadi pengingat bahwa kejujuran dalam bisnis bukan hanya nilai moral, tetapi juga kewajiban syar'i yang harus dijaga demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.