DPR Prihatin Banyak Jemaah Tanpa Visa Haji Bisa ke Makkah: Kemenag Harus Berkoordinasi secara Benar dengan Pihak Saudi!

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, mengungkapkan keprihatinan yang sangat mendalam terkait banyaknya jemaah haji yang tidak memiliki visa resmi di Makkah.

Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini mendeportasi sekitar 325 ribu jemaah haji tak berizin dari kota suci tersebut. Abdul Wachid menegaskan bahwa masalah ini harus ditangani dengan serius untuk menghindari masalah yang lebih besar di masa mendatang.

"Persoalan masalah haji yang tidak pakai visa haji ini perlu kita seriusi. Kita harus melakukan pengawasan yang benar agar masalah ini tidak terulang lagi. Terutama bagi mereka yang masih tinggal di Arab Saudi. Kami berharap Kementerian Agama berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi agar mereka benar-benar diawasi dan masuk ke Arafah," ujar Abdul Wachid dilansir dari laman resmi DPR RI, Rabu (12/6/2024).

Pemerintah Arab Saudi sendiri telah meningkatkan upaya penertiban terhadap jemaah haji ilegal dengan memperketat pengawasan di pintu masuk dan keluar kota Makkah serta memperbanyak patroli di area sekitar tempat ibadah haji.

Baca Juga: Wirda Mansur Dapat Undangan Haji Gratis dari Raja Saran, Mengaku Jalur Influencer

Langkah ini diambil untuk memastikan hanya jemaah yang memiliki izin resmi yang dapat mengakses fasilitas haji yang telah disediakan.

Selain itu Kementerian Agama RI juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait di Arab Saudi untuk memastikan bahwa hanya jemaah haji Indonesia yang sah yang mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian Agama telah memperkuat komunikasi dengan biro travel resmi dan mengedukasi calon jemaah haji tentang pentingnya menggunakan jasa travel resmi yang terdaftar.

"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada calon jemaah haji. Penting bagi calon jemaah untuk memahami risiko menggunakan jasa travel tidak resmi yang menawarkan harga murah tetapi tidak memberikan jaminan layanan yang layak dan sesuai aturan," tutup Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.